Skema hibah antardaerah menjadi jalur cepat yang kini mengalirkan bantuan besar untuk Aceh. Melalui dukungan dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat, total Rp287 miliar dihimpun untuk membantu pemulihan wilayah yang masih terdampak bencana hidrometeorologi.
Mekanisme ini membuat bantuan tidak berhenti pada solidaritas di atas kertas. Dana disalurkan lewat pengembalian Transfer ke Daerah atau TKD, sehingga penanganan bisa bergerak lebih cepat menuju daerah yang membutuhkan.
Kolaborasi dua provinsi tetangga
Dukungan terbesar datang dari Sumatera Utara. Provinsi itu menghimpun Rp260 miliar melalui delapan pemerintah daerah yang ikut menyalurkan hibah untuk Aceh.
Sumatera Barat juga mengambil bagian dalam skema yang sama. Dari provinsi ini terkumpul Rp27 miliar melalui 12 pemerintah daerah dengan besaran sumbangan yang berbeda-beda.
Komposisi bantuan dari Sumatera Barat menunjukkan partisipasi yang merata. Kota Padang menyumbang Rp5 miliar, sedangkan Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing menyalurkan Rp3 miliar.
Sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat juga ikut bergerak. Kontribusi mereka berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per daerah.
Jika seluruh dukungan dijumlahkan, total hibah dari kedua provinsi mencapai Rp287 miliar. Dana itu diarahkan langsung untuk daerah-daerah di Aceh yang masih memerlukan pemulihan lanjutan.
Peran pemerintah pusat menjaga aliran bantuan
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya berperan sebagai penghubung. Ia menyebut mekanisme itu diawasi ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Tito menjelaskan hal tersebut saat acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu. Ia menekankan bahwa hibah antardaerah memungkinkan bantuan segera dirasakan oleh wilayah penerima.
Menurut Tito, pemerintah pusat sebelumnya juga telah mengalokasikan dan mengembalikan TKD senilai Rp10,6 triliun. Langkah itu ditujukan untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi yang terdampak.
Skema tersebut memberi ruang fiskal bagi daerah yang kondisi keuangannya lebih longgar untuk membantu daerah lain yang bebannya lebih berat. Dengan begitu, pemulihan tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja.
Aceh masih menghadapi kebutuhan lanjutan
Di sisi lain, sejumlah wilayah di Aceh disebut masih menghadapi tantangan besar dalam proses pemulihan. Risiko banjir dan longsor susulan juga masih menjadi perhatian, sehingga dukungan tambahan dinilai tetap penting.
Karena itu, percepatan intervensi lewat kolaborasi antardaerah dianggap relevan untuk menjaga proses pemulihan tetap berjalan. Bantuan yang datang dari luar Aceh diharapkan dapat membantu pemerataan dukungan di wilayah yang masih terdampak.
Aliran hibah dari Sumut dan Sumbar menjadi bentuk soliditas yang jarang terjadi dalam skala sebesar ini. Dengan total Rp287 miliar, Aceh memperoleh tambahan tenaga untuk melanjutkan pemulihan di tengah tantangan yang masih tersisa.
Source: www.medcom.id
