Langkah Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa pemberantasan korupsi akan diperkuat dari sisi personel maupun dukungan kelembagaan. Ia membuka peluang penambahan tenaga untuk BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung agar pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan bisa berjalan lebih tajam.
Sikap itu muncul saat sorotan publik tengah mengarah ke dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menyeret Badan Gizi Nasional. Di hadapan para pihak terkait, Prabowo menegaskan bahwa uang negara tidak boleh disalahgunakan dan negara tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan rakyat.
Dukungan penuh untuk lembaga pengawas
Dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo menyoroti pentingnya pengawasan negara yang kuat. Ia menilai lembaga pengawas dan aparat penegak hukum harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Kepada Kepala BPKP, Prabowo menyampaikan kesiapan pemerintah untuk menambah personel jika diperlukan. Ia menyatakan bahwa kebutuhan lembaga itu akan dipenuhi selama memang dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan.
Sikap yang sama juga ia tunjukkan kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Menurut Prabowo, tiga lembaga tersebut perlu dukungan penuh agar pencegahan dan pengungkapan penyimpangan bisa dilakukan lebih efektif.
Korupsi dianggap merendahkan negara
Prabowo menempatkan pemberantasan korupsi sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan martabat negara. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap negara dan uang rakyat.
Ia menyatakan tidak ingin NKRI dilecehkan dan tidak ingin Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Karena itu, ia menekankan bahwa uang rakyat harus dijaga ketat dan tidak boleh dicuri dalam bentuk apa pun.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan lembaga pengawas bukan sekadar soal administrasi. Bagi Prabowo, langkah itu merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan publik dan kewibawaan pemerintah.
BGN jadi perhatian sejak ada laporan awal
Di kesempatan yang sama, Prabowo juga menjelaskan bahwa pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, bukan keputusan mendadak. Ia mengatakan sudah lebih dulu menerima laporan tentang adanya kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan di tubuh BGN.
Setelah menerima laporan itu, Prabowo memanggil sejumlah pejabat untuk meminta penjelasan lebih jauh. Ia menilai kualitas organisasi sangat bergantung pada karakter dan integritas pimpinan, sehingga persoalan di pucuk pimpinan bisa berdampak langsung pada kinerja lembaga.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri disebut penting karena menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya dipandang harus ditangani secara serius.
BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung ikut bergerak
Untuk menelusuri persoalan tersebut, Prabowo memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat lain. Langkah itu dilakukan guna memperdalam informasi terkait dugaan masalah di BGN.
Keterlibatan BPKP, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa penelusuran dilakukan lintas lembaga. Pemerintah juga memberi sinyal bahwa pengawasan tidak akan menunggu kasus sepenuhnya terbuka ke publik sebelum bertindak.
Dalam konteks itu, penguatan lembaga pengawas menjadi relevan karena penyimpangan anggaran bisa dicegah lebih awal. Prabowo menegaskan bahwa negara harus bergerak tegas ketika ada indikasi masalah yang berpotensi merugikan uang rakyat.
Kasus masuk jalur hukum lebih serius
Sejalan dengan pernyataan Presiden, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Mereka ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.
Penetapan tersangka menandai bahwa perkara tersebut sudah memasuki tahap yang lebih serius. Di sisi lain, dukungan politik dari Presiden menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum diharapkan bekerja tanpa hambatan dan tanpa perlakuan khusus.
Foto yang beredar juga memperlihatkan Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta. Kasus ini kini menjadi perhatian besar karena berkaitan dengan program publik penting dan penggunaan anggaran negara yang semestinya dijaga ketat.
Source: www.suara.com
