Pengelolaan laut kini tidak lagi dipandang sebagai urusan sektor semata, melainkan sebagai penentu arah ekonomi pesisir. Di tengah besarnya potensi maritim Indonesia, dorongan agar pembangunan tetap menjaga kelestarian lingkungan makin mendapat tempat dalam kebijakan nasional.
Pendekatan ekonomi biru menjadi salah satu pijakan penting karena menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal tanpa mengorbankan daya dukung pesisir. Dalam kerangka ini, wilayah pesisir diposisikan bukan hanya sebagai ruang hidup masyarakat, tetapi juga sebagai basis produktivitas perikanan dan penguatan daya saing daerah.
Besarnya modal geografis Indonesia membuat perhatian terhadap sektor ini semakin mendesak. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, sehingga laut memegang peran strategis bagi ketahanan pangan nasional dan ekonomi maritim.
Namun, besarnya potensi itu juga menuntut tata kelola yang kuat. Pemerintah terus mendorong inovasi program di sektor kelautan dan perikanan agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.
Inovasi daerah mulai mendapat pengakuan
Salah satu bentuk dorongan itu terlihat dari pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dengan dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penganugerahan tersebut sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi para penerima. Ia juga menegaskan bahwa sektor kelautan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional serta penguatan tata kelola perikanan.
“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan,” ujar Tito.
Seleksi berlangsung berlapis
Pemberian tanda kehormatan itu tidak dilakukan secara instan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses pengusulan dimulai sejak Juli 2025 dan kemudian melewati penilaian teknis serta administratif.
Tahap verifikasi juga melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Setelah itu, proses berlanjut ke Sekretariat Militer Presiden dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Dorongan agar daerah lain ikut bergerak
Pemerintah berharap penghargaan itu tidak berhenti sebagai apresiasi simbolik. Lebih jauh, penghargaan tersebut diharapkan memicu daerah lain untuk memperkuat inovasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sektor perikanan.
Dorongan itu dianggap penting agar potensi maritim Indonesia bisa dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan. Karena itu, penguatan tata kelola, inovasi daerah, dan perlindungan lingkungan kini menjadi tiga unsur yang saling berkaitan dalam menentukan masa depan ekonomi pesisir.
Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada tujuh tokoh dari unsur kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan pesisir serta kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kebijakan dan inovasi yang dijalankan di daerah masing-masing.
Prosesi penyematan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Semula, penyematan direncanakan bertepatan dengan Hari Nusantara, namun penyesuaian agenda membuat prosesi itu digabungkan ke rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.
Source: mediaindonesia.com
