Rancangan Buku Saku 0 Persen disiapkan sebagai alat bantu agar petugas di lapangan tidak lagi menebak-nebak arah program kesejahteraan pemerintah. Dokumen itu memuat ringkasan yang dibuat singkat, sederhana, dan lebih mudah dibaca oleh aparat maupun pihak yang berinteraksi langsung dengan warga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai pendekatan seperti itu penting karena sasaran bantuan harus terlihat lebih jelas sampai ke tingkat keluarga. Dalam pembahasan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, bersama Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, ia mendorong Buku Saku 0 Persen dipakai sebagai pedoman kerja untuk membaca, memetakan, dan menyalurkan program kesejahteraan pemerintah.
Panduan untuk memperjelas siapa yang dibantu
Gus Ipul menekankan bahwa pemetaan penerima perlu dibuat lebih rinci agar bantuan benar-benar mengarah pada keluarga yang membutuhkan. Ia melihat buku saku itu bisa membantu jajaran Kementerian Sosial, terutama kepala dinas sosial di daerah, untuk membaca sasaran program dengan lebih teliti.
Menurut Gus Ipul, isi dokumen tersebut memberi gambaran yang lebih detail mengenai kelompok penerima manfaat. Ia juga menilai buku saku itu bisa menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memahami program-program Presiden Prabowo Subianto secara lebih konkret.
“Ini bagus sekali kalau bisa kita jadikan pedoman. Jadi ini menarik sekali karena ingin mengukur, ingin mendetilkan, ingin melihat lebih dalam tentang program-program presiden yang menyasar keluarga-keluarga seperti apa sih,” kata Gus Ipul.
Pernyataan tersebut menunjukkan kebutuhan pada satu pedoman yang sederhana, tetapi tetap cukup lengkap untuk dipakai lintas wilayah. Dalam kerja bantuan sosial, kejelasan sasaran menjadi faktor penting agar kebijakan tidak berhenti pada penjelasan umum saja.
Isi buku diringkas agar mudah dibaca
Dirgayuza Setiawan menjelaskan bahwa Buku Saku 0 Persen disusun agar masyarakat lebih mudah memahami bentuk kehadiran negara dalam dukungan kesejahteraan. Ia menyebut berbagai informasi dari kementerian dan lembaga dikumpulkan lalu diramu dengan bahasa yang lebih mudah diterima publik.
“Kita coba meramu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat pada umumnya,” ujar Dirgayuza.
Ia menilai penyederhanaan ini penting supaya petugas di lapangan tidak kesulitan menjelaskan program kepada warga. Karena itu, buku tersebut tidak ditujukan hanya untuk pejabat pusat, tetapi juga untuk unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.
Format ringkas untuk kebutuhan kerja lapangan
Dirgayuza menyebut setiap program dalam buku saku itu dijelaskan dalam dua halaman. Isi ringkasnya memuat jenis program, penerima manfaat, besaran manfaat, dan cara mendaftar.
“Di sini (Buku Saku 0%) secara mudah per program itu hanya dua halaman, isinya adalah programnya apa, yang penerima seperti apa, manfaatnya berapa dan cara mendaftarnya seperti apa,” jelas Dirgayuza.
Format seperti ini diharapkan memudahkan aparatur ketika membutuhkan rujukan cepat saat berhadapan dengan kebutuhan informasi dari warga. Buku itu juga diarahkan untuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal agar pesan soal bantuan pemerintah tidak berhenti di kantor saja.
Pemetaan bantuan yang tersebar di banyak instansi
Pembahasan dalam pertemuan itu juga menyoroti bahwa dukungan kesejahteraan pemerintah tidak hanya berada di bawah Kementerian Sosial. Dirgayuza menegaskan bahwa berbagai solusi yang disediakan negara tersebar di banyak instansi, sehingga perlu dipetakan secara menyeluruh agar masyarakat memahami jalur bantuan yang tersedia.
Sejumlah program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, subsidi listrik, Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Dukungan itu juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Gizi Nasional.
“Dukungan kesejahteraan yang kita berikan, solusi-solusi yang kita berikan sepanjang hayat tidak hanya ada di Kementerian Sosial, ada di kementerian lain juga,” ucap Dirgayuza.
Dengan cakupan yang luas, Buku Saku 0 Persen diposisikan sebagai alat bantu agar petugas dapat menjelaskan bantuan pemerintah secara utuh. Pemetaan yang lebih detail juga diharapkan membuat keluarga miskin lebih mudah memahami jalur akses bantuan yang tersedia.
Dorongan agar pemerintah lebih solutif
Dirgayuza mengaitkan penyusunan buku saku ini dengan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan survei internal yang ia sampaikan, publik menaruh ekspektasi besar pada solusi konkret atas persoalan ekonomi sehari-hari.
“Jadi pemerintah kita harus pemerintah yang solutif, pemerintah pemberi solusi,” kata Dirgayuza.
Karena itu, Buku Saku 0 Persen diposisikan sebagai acuan bersama untuk memperjelas dukungan negara yang sudah ada dan cara mengaksesnya. Di tingkat pelaksana, dokumen ini diharapkan membantu menyeragamkan penjelasan tentang program kesejahteraan agar lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kebutuhan keluarga yang membutuhkan bantuan.
