Penyaluran bantuan sosial kini bergerak ke arah yang lebih ketat dan lebih terukur. Fokus utamanya adalah warga di desil terbawah, terutama desil 1, yang dinilai paling membutuhkan perlindungan sosial dari negara.
Langkah ini muncul seiring pemakaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar baru penyaluran bansos. Dengan pembaruan itu, pemerintah ingin memastikan bantuan tidak lagi mengalir ke kelompok yang dianggap lebih mampu, karena kondisi sosial ekonomi warga terus berubah dan tidak bisa dibiarkan memakai data lama.
Perubahan arah dari data lama ke data baru
Peralihan ke DTSEN menandai perubahan penting dari DTKS yang sebelumnya menjadi acuan utama. Pemerintah menilai sistem lama perlu diperbarui agar pemetaan kondisi ekonomi masyarakat lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembaruan data dilakukan supaya perlindungan sosial benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Menurut arah kebijakan tersebut, negara ingin memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih adil bagi kelompok rentan.
Pemerintah juga memandang data sosial ekonomi harus terus dipantau secara kolektif. Kondisi warga dapat naik atau turun, sehingga sistem bantuan perlu mengikuti perubahan itu agar tidak terkunci pada informasi yang sudah tidak relevan.
Desil terbawah jadi prioritas utama
Dalam skema baru, masyarakat dibagi ke dalam 10 tingkat kesejahteraan atau desil. Desil 1 menggambarkan 10 persen penduduk termiskin, sementara desil 10 menunjukkan kelompok paling sejahtera.
Pemerintah menempatkan desil 1 sebagai prioritas utama karena kelompok ini dinilai paling rentan. Saifullah Yusuf menyebut arah kebijakan Kemensos adalah menggeser perlindungan ke pihak yang lebih membutuhkan, termasuk memperkuat perhatian pada desil 1 hingga desil 5 yang belum mendapat cakupan penuh.
Pendekatan ini membuat bansos tidak lagi dipahami sebagai bantuan umum. Fokus utamanya bergeser ke ketepatan sasaran, sehingga anggaran perlindungan sosial lebih banyak mengalir ke lapisan ekonomi terbawah.
Kuota bantuan disesuaikan dengan program
Skema baru juga membagi penerima berdasarkan jenis program bantuan. Program Keluarga Harapan atau PKH ditetapkan untuk desil 1 sampai desil 4 dengan kuota 10 juta keluarga.
Sementara itu, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT menyasar desil 1 sampai desil 5 dengan kuota 18,2 juta keluarga. Adapun Bantuan Iuran JKN menjangkau desil 1 sampai desil 5 dengan kuota 96,8 juta jiwa.
Meski begitu, pemerintah tetap memprioritaskan warga di desil paling bawah jika kuota tidak mencukupi. Arah ini menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah tetap berada di posisi paling depan dalam penyaluran bantuan.
Desil 4 dan 5 masih ikut dipantau
Kelompok desil 4 dan 5 belum dikeluarkan dari perhatian pemerintah. Mereka tetap dipantau karena dinilai masih berisiko turun ke kondisi yang lebih buruk apabila terjadi gejolak ekonomi atau bencana.
Dengan cara pandang seperti itu, bantuan tidak hanya melihat kondisi miskin pada satu waktu tertentu. Data yang diperbarui secara rutin dianggap penting agar sistem perlindungan sosial tidak bergantung pada data lama yang sudah berubah jauh dari kenyataan.
Cek status lewat aplikasi resmi
Warga yang ingin mengetahui posisi desil dan status kepesertaan bantuan dapat memeriksanya melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Sebelum mengecek data, masyarakat perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu di aplikasi tersebut.
Melalui layanan itu, warga dapat melihat klasifikasi kesejahteraan yang tercatat dalam sistem. Pemerintah juga menyebut penggunaan DTSEN akan diterapkan secara bertahap hingga PKH sepenuhnya terfokus pada desil 1, sehingga penyaluran bantuan semakin terkonsentrasi pada kelompok yang paling miskin dan paling membutuhkan perlindungan sosial.
