Bagi penerima bantuan sosial, perhatian utama saat ini bukan hanya soal dana yang mulai bergerak, tetapi juga kepastian status rekening yang dipakai untuk pencairan. Di sejumlah wilayah, aliran PKH dan BPNT periode 2026 sudah terlihat masuk ke tahap penyaluran aktif, namun sebagian keluarga penerima manfaat masih mendapati kendala saat mengecek rekening mereka.
Pergerakan dana itu terpantau melalui status Standing Instruction di aplikasi SIKS-NG. Pemindahbukuan dari kas negara ke bank penyalur sudah terlihat di Lampung, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Tengah, sehingga pencairan di banyak daerah mulai mendapat sinyal positif.
Meski demikian, tidak semua penerima langsung melihat hasil yang mulus saat memeriksa bantuan. Sebagian keluarga justru menerima notifikasi Gagal Cek Rekening, dan kondisi itu sempat memunculkan kekhawatiran di tengah proses penyaluran tahap kedua tahun ini.
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kemudian memberi penjelasan atas kendala tersebut. Lembaga itu menyebut sebagian besar data sudah diperbaiki bersama pihak bank dan akan segera diproses untuk penyaluran.
Di saat yang sama, masyarakat juga diminta tetap berhati-hati terhadap kabar yang belum jelas kebenarannya. Pusdatinkesos mengarahkan warga untuk memantau informasi melalui kanal komunikasi resmi pemerintah agar tidak terseret isu yang menyesatkan.
Penyaluran tak hanya menyentuh PKH dan BPNT
Selain dua program utama itu, bantuan Program Indonesia Pintar juga mulai didistribusikan. Sasaran penyaluran ini adalah siswa kelas akhir jenjang SD hingga SMA, sebagai dukungan untuk kebutuhan pendidikan di akhir tahun ajaran.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa bantuan sosial dan pendidikan sama-sama bergerak pada periode ini. Kondisi tersebut membuat perhatian penerima manfaat tertuju pada kecepatan pembaruan data sekaligus kelancaran masuknya dana ke rekening masing-masing.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan bantuan sosial kini lebih menitikberatkan pada jangkauan sasaran penerima manfaat. Ia juga menyebut bansos diposisikan sebagai bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi dan perlu diperluas penerimanya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri Satgas Percepatan Program Pemerintah. Dalam forum tersebut, bansos juga ditegaskan punya peran menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.
Sasaran dan nominal bantuan
Bantuan difokuskan kepada kelompok rentan pada desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Besaran yang diterima berbeda sesuai kategori kesehatan dan pendidikan yang menjadi dasar pemberian.
Untuk PKH, korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2.700.000. Ibu hamil atau nifas serta anak usia 0-6 tahun masing-masing mendapat Rp750.000, sementara kategori lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing memperoleh Rp600.000.
Pada kategori pendidikan, pelajar SMA sederajat mendapat Rp500.000. Pelajar SMP sederajat menerima Rp375.000, sedangkan pelajar SD sederajat memperoleh Rp225.000.
Masyarakat bisa mengecek status bantuan secara mandiri dengan Nomor Induk Kependudukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kementerian Sosial juga mengingatkan KPM yang saldonya sudah masuk ke rekening KKS agar segera mencairkan dana sebelum melewati batas waktu dan berisiko kembali ke kas negara.
Di tengah penyaluran yang mulai meluas, dua hal kini menjadi fokus utama penerima: dana yang terus bergerak di banyak wilayah dan status rekening yang sempat bermasalah. Akses cepat ke informasi resmi menjadi penentu agar bantuan tidak tertahan lebih lama di tengah proses pencairan.
