Sorotan paling besar dari aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur bukan hanya pada jumlah massa yang memadati Samarinda, tetapi juga pada pesan yang mereka bawa. Spanduk bertuliskan “Kaltim Darurat KKN” menjadi simbol penolakan terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap masih membayangi tata kelola daerah.
Gelombang penolakan itu datang dari ribuan orang yang turun ke jalan dan mendesak pemerintah daerah lebih terbuka dalam mengelola kebijakan serta anggaran. Di tengah tekanan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memilih merespons dengan sikap terbuka dan meminta kritik masyarakat tetap disampaikan sebagai bagian dari kontrol sosial.
Rudy minta aspirasi publik tetap hidup
Rudy menilai suara masyarakat bukan hal yang harus dihindari, melainkan masukan penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga mengajak warga tetap menjadi mata dan telinga pemerintah di Benua Etam, karena masukan dari lapangan bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pernyataannya, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, masyarakat, serta TNI-Polri yang ikut menjaga jalannya aksi agar situasi tetap aman sampai penyampaian aspirasi selesai. Ia menegaskan bahwa arah masa depan Provinsi Kalimantan Timur sangat berkaitan dengan kepedulian generasi muda.
Kerumunan massa memenuhi pusat Samarinda
Pantauan di lapangan menunjukkan massa memadati ruas jalan di depan kantor gubernur hingga area Teras Samarinda. Bentangan kerumunan disebut mencapai hampir satu kilometer, dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 4.000 orang.
Untuk mengamankan situasi, lebih dari 1.700 personel gabungan kepolisian dikerahkan. Meski awalnya aksi berlangsung terkendali, ketegangan sempat naik ketika massa kecewa karena tidak berhasil bertemu pimpinan daerah secara langsung.
Ketegangan meningkat saat massa tidak bertemu pimpinan daerah
Kekecewaan itu kemudian memicu kondisi yang berubah menjadi ricuh dan diwarnai lemparan batu. Aparat dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan akhirnya menembakkan water cannon untuk menertibkan kerumunan saat situasi melewati batas waktu menjelang Maghrib.
Langkah pengendalian massa tersebut dilakukan untuk meredam ketegangan yang terus meningkat di lokasi aksi. Situasi di pusat kota Samarinda pun menjadi perhatian luas karena unjuk rasa berlangsung dengan skala besar dan menyentuh isu sensitif soal tata kelola pemerintahan.
Anggaran daerah jadi titik utama kritik
Aksi ini digerakkan oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang membawa sejumlah tuntutan ke ruang publik. Salah satu yang paling disorot adalah dorongan agar DPRD Kaltim menggunakan hak angket dan interpelasi terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah.
Massa juga menyorot alokasi anggaran daerah sebesar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Kebijakan itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan, sementara belanja operasional daerah juga dianggap tidak efektif.
Spanduk “Kaltim Darurat KKN” kemudian menjadi penanda kuat dari kritik terhadap praktik yang dinilai dekat dengan nepotisme. Dari aksi ini, tampak bahwa persoalan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran masih menjadi perhatian serius warga Kalimantan Timur dan belum mereda di ruang publik.
Source: www.viva.co.id
