Jawa Tengah mulai mengarahkan strategi ekonominya ke jalur yang lebih spesifik dengan menjadikan pariwisata syariah dan ekonomi syariah sebagai penggerak baru pada 2027. Arah itu muncul setelah pemerintah provinsi melihat sektor wisata sudah menunjukkan kinerja yang kuat dan memiliki ruang perluasan yang masih besar.
Pilihan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah provinsi lebih dulu menyiapkan fondasi lain, mulai dari infrastruktur yang ditargetkan siap sejak 2025 hingga penguatan swasembada pangan pada 2026.
Di atas dasar itu, pariwisata dipasang sebagai fokus utama pada 2027. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai momentum pertumbuhan wisata sudah cukup kuat untuk didorong menjadi mesin ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
Data yang tersedia memperlihatkan alasan kebijakan itu. Pada 2025, sektor pariwisata Jawa Tengah tumbuh 10,60%, sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah tercatat 3,29% pada 2022. Angka itu naik menjadi 3,40% pada 2023, lalu 3,56% pada 2024, dan mencapai 3,74% pada 2025.
Kenaikan itu sejalan dengan lonjakan kunjungan wisatawan. Jika pada 2022 jumlah kunjungan tercatat 46,6 juta, maka pada 2025 angkanya sudah menembus 74,4 juta.
Secara akumulatif, pertumbuhan kunjungan tersebut mencapai 59,73%. Pemerintah provinsi menilai capaian itu menunjukkan daya tarik Jawa Tengah yang kompetitif dan masih bisa diperkuat lagi.
Modal wisata yang dinilai lengkap
Jawa Tengah juga memiliki bekal destinasi yang dianggap beragam. Ahmad Luthfi menyebut potensi daerah ini mencakup wisata alam, kuliner, hingga industri wastra yang dapat diolah menjadi daya tarik lebih besar.
Penguatan pariwisata syariah mendapat dorongan dari pengakuan UNESCO terhadap berbagai produk budaya lokal. Pengakuan itu dipandang sebagai modal penting untuk memperluas wisata ramah muslim di Jawa Tengah.
Sejumlah wilayah disebut memiliki potensi menonjol, terutama Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut dikenal kuat pada wisata alam dan agro, meski pemerintah menilai pemetaan yang lebih komprehensif masih dibutuhkan agar pengembangannya lebih terintegrasi.
Pemerintah provinsi juga ingin desa-desa wisata yang sudah pernah dibina tidak berhenti sebagai formalitas. Desa wisata didorong tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang benar-benar menghidupkan aktivitas masyarakat setempat.
Daerah mulai menyesuaikan langkah
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara menyatakan siap menyesuaikan program daerah dengan arah baru provinsi. Mereka melihat pariwisata dan ekonomi syariah sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut daerahnya akan mengoptimalkan destinasi wisata zona dua di Kawasan Pegunungan Dieng. Area itu dinilai belum banyak dieksplorasi, padahal menyimpan potensi ekonomi yang besar.
Amalia juga menyoroti kesamaan karakter geografis Banjarnegara dengan Wonosobo dan Purbalingga. Menurut dia, kondisi itu memberi keunggulan untuk pengembangan wisata alam, terutama bila desa wisata di kawasan pegunungan ikut diperkuat.
Di Cilacap, Pelaksana Tugas Bupati Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan daerahnya memiliki 19 desa wisata yang dikelola mandiri. Namun, destinasi yang dikelola langsung pemerintah kabupaten baru satu, yakni pemandian Cipari, dan kondisinya disebut cukup memprihatinkan.
Pemkab Cilacap kemudian menyiapkan penataan ulang destinasi wisata secara menyeluruh agar lebih berkelanjutan. Daerah itu juga membidik revitalisasi kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan.
Cilacap turut menyatakan komitmen untuk mendorong wisata syariah dan penguatan ekonomi syariah secara paralel. Dengan modal pertumbuhan kunjungan, basis budaya yang kuat, dan dukungan daerah, Jawa Tengah kini mengarahkan mesin barunya ke sektor yang dinilai paling cepat memberi efek ganda.
Source: semarang.bisnis.com
