Pemerintah mulai mengubah cara memandang penyaluran bantuan sosial. Tidak cukup hanya memastikan dana sampai ke tangan penerima, Kementerian Sosial kini juga menelusuri bagaimana bantuan itu dipakai di lapangan.
Langkah ini muncul setelah temuan penerima bansos yang terindikasi memakai dana untuk judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pengawasan diperketat agar anggaran negara benar-benar diterima warga yang membutuhkan dan tidak keluar dari tujuan awal.
Di triwulan kedua 2026, jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dicoret tercatat tinggal 75 orang. Angka itu jauh lebih kecil dibanding triwulan pertama 2026, ketika lebih dari 11 ribu KPM diberhentikan dari daftar penerima.
Penurunan jumlah pencoretan itu tidak berarti pengawasan melonggar. Justru Kemensos memperdalam pemeriksaan dengan memadankan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melihat aliran dan pemanfaatan bantuan secara lebih ketat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa dukungan data transaksi dari PPATK membantu pemerintah mempersempit ruang penyalahgunaan. Pemerintah juga menyerahkan data termutakhir hasil pembaruan bersama Badan Pusat Statistik kepada PPATK untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Sanksi dibuat lebih keras
Kemensos kini menempatkan pelanggaran ini sebagai persoalan serius. Gus Ipul menegaskan penerima bansos yang terbukti terlibat judi daring akan dikenai pemutusan bantuan secara permanen.
Kebijakan itu menunjukkan perubahan sikap yang lebih tegas dibanding sebelumnya. Dalam kasus tertentu, pemerintah pernah memberi kesempatan sekali lagi kepada penerima yang masih sangat membutuhkan setelah hasil ground check, namun tetap disertai peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran.
Meski begitu, pendampingan masih disiapkan untuk mencegah kasus serupa terulang pada warga yang memang berada dalam kondisi rentan. Pemerintah ingin memastikan penindakan tidak memutus perlindungan bagi mereka yang masih membutuhkan arahan.
Tidak semua kasus diperlakukan sama
Berdasarkan profil data kemiskinan, mayoritas penerima manfaat yang terindikasi aktivitas ilegal berada di kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Temuan itu menunjukkan bahwa kasus judi online di kalangan penerima bansos tidak memiliki satu pola yang seragam.
Gus Ipul menyebut ada penerima yang akunnya dimanfaatkan orang lain. Ada juga yang melakukannya sendiri, dan kelompok inilah yang disebutnya mendapat garis merah dari pemerintah.
Pembedaan itu membuat Kemensos tidak menggunakan pendekatan tunggal untuk semua kasus. Pemerintah membedakan penyalahgunaan yang terjadi karena disalahgunakan pihak lain dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja.
Pengawasan diperluas ke daerah
Kontrol atas bansos tidak berhenti di pusat. Distribusi bantuan juga akan terus diawasi secara berkala melalui pendamping sosial di tiap wilayah dengan melibatkan pemerintah daerah.
Skema tersebut disiapkan agar fungsi bimbingan dan kontrol di tingkat akar rumput tetap berjalan. Dengan pengawasan berlapis, pemerintah berharap penyaluran bansos makin tepat sasaran bagi keluarga yang benar-benar bergantung pada dukungan negara.
Langkah tegas terhadap penerima yang terlibat judi online menjadi sinyal bahwa Kemensos tidak ingin memberi ruang toleransi bagi penyalahgunaan bantuan. Pemadanan data, pembaruan basis informasi, dan pengawasan daerah kini dipakai bersamaan untuk memperketat jalur penyaluran sekaligus penggunaan bansos.
