Upaya memperluas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas baru. Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melihat kantin sekolah sebagai jalur yang lebih cepat dan hemat untuk memperluas layanan, terutama di wilayah 3T yang selama ini butuh pendekatan lebih praktis.
Langkah ini dipilih karena BGN ingin menekan beban anggaran APBN sekaligus mempercepat jangkauan program. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, layanan MBG dinilai dapat bergerak lebih lincah ke daerah yang sulit dijangkau tanpa harus menunggu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru.
Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa lembaganya tidak harus selalu membangun dapur baru untuk memperluas MBG. Ia menyebut kantin sekolah sebagai salah satu fasilitas yang bisa langsung dipakai dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurut Nanik, ada beberapa alternatif yang sedang disiapkan untuk mengurangi beban anggaran negara. Prinsip utamanya adalah memanfaatkan dapur yang sudah tersedia agar perluasan layanan bisa berjalan lebih cepat.
Pendekatan ini juga dianggap sesuai untuk wilayah dengan akses terbatas. Di kawasan 3T, model yang lebih sederhana dinilai lebih realistis karena tidak selalu bergantung pada infrastruktur baru yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
BGN juga membuka ruang kolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk mendukung pelaksanaan MBG. Mitra yang disiapkan mencakup badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yayasan, dan lembaga lain.
Skema kerja sama itu dipandang penting agar program tidak hanya bergantung pada fasilitas pemerintah. Dengan melibatkan lebih banyak mitra, BGN berharap distribusi layanan bisa berlangsung lebih cepat dan menjangkau wilayah yang lebih luas.
Model kolaborasi juga memberi fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi tiap daerah. Untuk daerah 3T, pemanfaatan fasilitas lokal dianggap bisa menjadi jalan tengah antara kebutuhan layanan dan keterbatasan infrastruktur.
Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu makanan. Setiap dapur yang terlibat dalam MBG diminta tetap menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi bagi para penerima manfaat.
Nanik mengatakan pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Dengan begitu, perluasan layanan tetap berjalan seiring dengan jaminan kualitas yang konsisten.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa penguatan program juga akan dilakukan lewat pembenahan tata kelola. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, dan pengembangan sistem yang lebih terstruktur.
Agustina menilai fondasi tata kelola yang kuat dibutuhkan agar MBG berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menyebut masukan dari sejumlah lembaga pengawas akan menjadi bagian dari penyempurnaan yang sedang dilakukan.
BGN menekankan bahwa kebijakan perlu ditopang data yang valid. Karena itu, integrasi data dan sistem informasi menjadi salah satu titik tekan dalam penguatan program ke depan.
Selain menyasar anak sekolah dan wilayah 3T, BGN juga memperkuat intervensi untuk kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Dengan memperluas sasaran dan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, BGN berupaya membuat MBG menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah 3T. Di saat yang sama, lembaga itu tetap menjaga agar layanan berjalan efisien tanpa mengurangi kualitas makanan dan pengawasan pelaksanaan.
Source: www.beritasatu.com
