Di balik berbagai capaian yang kerap dilekatkan pada satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo, muncul penilaian keras dari kalangan akademisi dan peneliti kebijakan publik. Mereka melihat ada persoalan yang lebih dalam, mulai dari demokrasi yang menyusut, ruang sipil yang makin sempit, hingga kebijakan ekonomi yang dinilai memperlebar ketimpangan.
Pandangan itu mengemuka dalam peluncuran dan diskusi buku Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia di Kampus Fisipol UGM. Dalam forum tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani, menilai bahwa kondisi yang terlihat saat ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari penumpukan praktik kekuasaan yang terus menguat dari waktu ke waktu.
Demokrasi yang makin sempit
Amalinda menyoroti menyusutnya ruang kebebasan berpendapat sebagai salah satu dampak paling nyata dari periode itu. Menurutnya, suara kritis kian sulit tumbuh, baik di ruang publik maupun di lingkungan akademik yang semestinya menjadi tempat perdebatan gagasan.
Ia juga mengingatkan penggunaan istilah “inflasi pakar” yang sempat dipakai penguasa untuk mereduksi posisi akademisi. Bagi Amalinda, cara seperti itu menunjukkan kecenderungan membungkam kritik, termasuk kritik yang lahir dari kampus.
Dalam pandangannya, penurunan kualitas demokrasi berjalan seiring dengan menguatnya dominasi politik. Akibatnya, daya koreksi demokrasi perlahan melemah dan ruang sipil semakin terdesak.
Aturan main dan demokrasi prosedural
Amalinda juga melihat ada perubahan cara kerja kekuasaan yang makin dekat dengan pola otoriter. Salah satu tandanya, menurut dia, adalah manipulasi aturan main yang dilakukan secara terbuka sehingga demokrasi cenderung berubah menjadi formalitas prosedural.
Ia menilai keputusan politik di banyak momen terlalu dipengaruhi oleh ukuran citra dan penerimaan publik. Persepsi publik serta hasil jajak pendapat, kata dia, kerap dijadikan barometer utama dalam menentukan langkah.
“Bagaimana persepsi publik, bagaimana rating kumpul terhadap Jokowi itu selalu menjadi barometer bagi sikap-sikap dia, tindakan-tindakan dia,” kata Amalinda. Pernyataan itu menggambarkan kecenderungan kekuasaan yang lebih responsif pada penilaian populer ketimbang pada penguatan institusi dan aturan yang sehat.
Kritik ekonomi: rente dan ketimpangan
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan kritik yang tak kalah tajam. Ia menyebut arah kebijakan selama pemerintahan Jokowi cenderung memupuk rente dan memperlebar jarak antara kelompok kaya dan masyarakat luas.
Bhima mengutip data yang menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan kekayaan 50 juta warga lainnya. Menurut dia, angka tersebut memperlihatkan ketimpangan ekstrem yang membuat kelompok miskin makin tertekan, sementara kelas menengah ikut turun.
“Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Tahun 2024, lima puluh orang yang paling kaya ini kekayaannya setara lima puluh juta orang Indonesia,” ujarnya. Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak otomatis membawa pemerataan bila pola yang berjalan justru menguntungkan segelintir pihak.
Hilirisasi nikel dipersoalkan
Bhima juga menyoroti hilirisasi nikel yang selama ini kerap dipromosikan sebagai simbol kedaulatan sumber daya alam. Menurut dia, klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan karena eksploitasi justru makin besar dan membuka ruang bagi para pemburu rente.
Ia bahkan menyebut Indonesia mulai mengimpor bijih nikel dari luar negeri, termasuk dari Filipina. “Nikelnya yang masih setengah mentah dikirim ke luar, hari ini kita impor dari Filipina,” ujarnya.
Sorotan itu mempertegas pandangan bahwa tata kelola sumber daya masih menyimpan masalah serius. Dalam kacamata Bhima, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pengerukan wilayah-wilayah kecil.
Dampak sosial yang ikut melebar
Bhima menghubungkan ketimpangan ekonomi dengan munculnya pemiskinan struktural di masyarakat. Dari sana, ia melihat tumbuhnya kelompok reaksioner kanan berbasis agama, sementara ruang masyarakat sipil yang kritis justru makin menyempit.
Ia menyebut masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, dan bantuan hukum kerap berhadapan dengan kelompok ormas. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi juga memengaruhi konflik sosial dan pergeseran politik di tingkat akar rumput.
“Kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada zaman Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan,” kata Bhima. Ia menilai ketimpangan menjadi salah satu faktor yang membentuk watak relasi sosial dalam satu dekade terakhir.
Solidaritas sipil sebagai penyangga
Di tengah kritik terhadap demokrasi dan ekonomi, Amalinda menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil. Ia menilai jejaring antarkelompok warga perlu diperkuat agar ruang demokrasi tetap hidup dalam situasi politik yang tidak ringan.
Menurutnya, warga harus saling terhubung, membangun solidaritas, dan membentuk ekosistem yang sehat untuk menghadapi dorongan otoritarianisme. “Solidaritas, saling bertemu, saling berjejaring, saling membentuk ekosistem itu adalah kunci bagi masyarakat sipil,” kata Amalinda.
Dalam kerangka itu, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal mengkritik kekuasaan. Yang sama pentingnya adalah menjaga agar ruang warga tetap terbuka, tetap punya daya awas, dan tidak terus tergerus oleh praktik politik yang makin terkonsentrasi.
Source: www.suara.com
