Jawa Tengah sedang menggeser fokus pembangunan ekonominya ke dua sektor yang dinilai paling punya daya dorong besar menjelang 2027, yakni pariwisata dan ekonomi syariah. Arah ini muncul sebagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,6 hingga 7,4 persen, bahkan didorong menembus 8 persen.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus. Forum yang digelar Selasa (26/5/2026) itu juga dihadiri kepala daerah dan Forkopimda wilayah eks Karesidenan Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora atau Jekuti-Banglor.
Pariwisata jadi penopang yang paling cepat terasa
Luthfi menilai pariwisata punya efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif, sampai investasi daerah.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 5,37 persen. Salah satu penopang utamanya datang dari sektor pariwisata, terutama pada penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang tumbuh 10,60 persen.
Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah juga terus naik dalam empat tahun terakhir. Angkanya tercatat 3,29 persen pada 2022, lalu naik menjadi 3,40 persen pada 2023, 3,56 persen pada 2024, dan 3,74 persen pada 2025.
Kenaikan itu sejalan dengan lonjakan kunjungan wisatawan. Dari 46,6 juta orang pada 2022, jumlah wisatawan naik menjadi 74,4 juta orang pada 2025 atau meningkat sekitar 59,73 persen.
Desa wisata diposisikan sebagai penggerak pemerataan
Pemprov Jawa Tengah mendorong pengembangan desa wisata sebagai jalur pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal. Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora masing-masing ditargetkan membentuk 30 desa wisata baru, sedangkan Jepara menargetkan tiga desa wisata baru.
Dalam hasil Rakortekrenbang Wilayah Pengembangan Jekuti-Banglor, Kudus diproyeksikan menjadi pusat kunjungan wisata terbesar dengan target sekitar 3,7 juta wisatawan pada 2027. Rembang menargetkan hampir 3 juta kunjungan, Jepara sekitar 2,4 juta wisatawan, sementara Blora dan Pati masing-masing sekitar 1,2 juta dan 1,1 juta wisatawan.
Luthfi menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup berhenti pada pembangunan destinasi baru. Ia juga meminta desa wisata yang sudah ada dijaga agar lebih terawat dan benar-benar memberi dampak ekonomi di tingkat lokal.
Ia menyebut ada dana dari provinsi yang digelontorkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan supaya dana itu memunculkan kearifan lokal, termasuk lewat pengelolaan oleh karang taruna atau desa.
Ekonomi syariah masuk radar pertumbuhan baru
Selain pariwisata, ekonomi syariah kini mulai diposisikan sebagai sektor strategis yang diharapkan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Potensi industri halal dan wisata religi di berbagai daerah menjadi alasan sektor ini masuk dalam agenda penguatan ekonomi daerah.
Arah tersebut menunjukkan strategi Jawa Tengah yang tidak hanya bergantung pada sektor tradisional. Pemerintah provinsi mencoba menggabungkan potensi wisata, industri halal, dan penguatan basis lokal agar pertumbuhan ekonomi tidak menumpuk di kota besar saja.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan agar pembangunan daerah benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pembukaan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran.
Sarif menilai pembangunan tidak boleh berhenti sebagai rutinitas administratif. Menurutnya, arah pembangunan harus terasa langsung pada ekonomi kemasyarakatan dan kerakyatan agar manfaatnya benar-benar sampai ke warga.
Dengan dorongan pada pariwisata, desa wisata, dan ekonomi syariah, Jawa Tengah sedang menyiapkan dua sektor yang dianggap paling siap memberi tenaga baru bagi pertumbuhan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga pengelolaan wisata, memperkuat kearifan lokal, dan memastikan manfaat ekonomi mengalir ke masyarakat.
Source: mettanews.id
