Gedung Putih mengambil posisi bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran sudah cukup untuk menghentikan hitungan kewenangan perang di Kongres. Tafsir itu membuat pemerintah Presiden Donald Trump berada di jalur yang menguntungkan, karena batas waktu hukum untuk menjelaskan atau meminta perpanjangan operasi militer dipandang tidak lagi berjalan.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan bahwa secara hukum, permusuhan yang dimulai pada Sabtu, 28 Februari, telah berakhir. Ia menegaskan tidak ada lagi baku tembak antara militer Amerika Serikat dan Iran sejak gencatan senjata rapuh itu berlaku lebih dari tiga pekan lalu.
Pernyataan itu penting karena menyentuh aturan War Powers Resolution, yaitu ketentuan yang berlaku sejak 1973. Aturan tersebut memberi presiden waktu 60 hari untuk menjalankan aksi militer sebelum harus menghentikannya, meminta otorisasi Kongres, atau mengajukan tambahan 30 hari.
Dalam pandangan Gedung Putih, masa gencatan senjata bisa menghentikan penghitungan 60 hari itu. Artinya, tenggat yang semula diperkirakan jatuh pada Jumat untuk mengakhiri perang Iran atau memberi penjelasan kepada Kongres dianggap tidak lagi mengikat dengan cara yang sama.
Perdebatan soal makna gencatan senjata
Di titik ini, sengketa utama bukan lagi soal ada atau tidaknya operasi militer, melainkan apakah jeda tembak-menembak bisa memutus hitungan hukum. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan dalam sidang Senat pada Kamis bahwa ia memahami penghitungan itu berhenti selama masa gencatan senjata.
Namun, Demokrat menolak tafsir tersebut dan menilai tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menghentikan hitungan hanya karena gencatan senjata. Bagi mereka, kewajiban kepada Kongres tetap berjalan karena operasi militer sebelumnya sudah memicu tenggat administratif yang harus dipenuhi.
Konstitusi Amerika Serikat sendiri menempatkan kewenangan menyatakan perang di tangan Kongres, bukan presiden. Meski begitu, dalam praktiknya, pemerintah kerap membedakan antara perang formal dan operasi yang dikategorikan sebagai respons singkat terhadap ancaman langsung.
Kongres kehilangan banyak ruang tekan
Di Capitol Hill, situasi politik ikut mempersempit pilihan anggota legislatif. Partai Republik hanya memegang mayoritas tipis di kedua kamar, sehingga disiplin suara menjadi faktor penentu bagi setiap langkah yang berkaitan dengan kebijakan perang.
Sejak konflik dimulai, Demokrat mendorong resolusi yang dapat memaksa Trump menarik pasukan Amerika atau meminta otorisasi resmi dari Kongres. Upaya itu berulang kali gagal karena suara Partai Republik tetap menutup jalan bagi langkah tersebut.
Sejumlah analis dan staf Kongres sebelumnya memperkirakan Trump akan memberi tahu legislatif bahwa ia akan meminta perpanjangan 30 hari. Ada pula dugaan bahwa Gedung Putih justru memilih tidak mematuhi tenggat tersebut karena menganggap gencatan senjata sudah menutup babak permusuhan.
Latar konflik yang memicu tekanan politik
Konflik yang memunculkan perdebatan hukum ini berawal dari serangan udara yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan serangan ke Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika.
Rangkaian serangan AS-Israel ke Iran dan serangan Israel di Lebanon disebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Meski demikian, Gedung Putih tetap menyatakan bahwa permusuhan yang relevan untuk hitungan kewenangan perang telah berakhir sejak gencatan senjata berlaku.
Perbedaan tafsir antara pemerintah dan sebagian anggota Kongres membuat status kewenangan perang atas Iran belum sepenuhnya tertutup. Selama belum ada kesepakatan politik yang lebih jelas, gencatan senjata itu tetap menjadi titik rawan dalam relasi Gedung Putih dan Kongres.
