Kekhawatiran bahwa lembaga baru akan menambah lapisan administrasi di sektor ekspor tidak dinilai sebagai masalah yang tak bisa diatasi. Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menegaskan, risiko itu dapat ditekan sejak awal bila PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau Danantara DSI dibangun dengan desain yang ramping dan fokus pada layanan.
Bagi Nurdin, ukuran keberhasilan Danantara DSI bukan pada bertambahnya struktur, melainkan pada kemampuannya membuat proses ekspor lebih sederhana. Ia menilai lembaga tersebut harus hadir untuk mempercepat alur bisnis dan menyatukan ekosistem ekspor nasional agar lebih kompetitif.
Desain lembaga jadi penentu utama
Nurdin melihat pembentukan badan usaha baru memang selalu membawa potensi birokrasi tambahan. Namun, ia menekankan bahwa risiko itu tidak harus berkembang menjadi hambatan jika organisasi sejak awal disusun secara efisien.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tata kelola Danantara DSI tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan. Fungsi negara dan kebutuhan dunia usaha, kata dia, juga tidak boleh saling berbenturan dalam praktik.
Ia menilai lembaga ini semestinya memberi nilai tambah nyata bagi pelaku usaha. Proses yang lebih singkat dan keputusan yang lebih pasti menjadi ukuran yang penting dalam penguatan ekspor.
Bukan tambahan beban bagi pelaku usaha
Nurdin menolak anggapan bahwa pembentukan lembaga baru otomatis identik dengan beban administrasi yang lebih berat. Ia justru mengingatkan agar niat memperkuat ekspor tidak berubah menjadi beban baru bagi dunia usaha.
Dalam pandangannya, Danantara DSI harus menjadi instrumen yang mempermudah pelaku usaha. Karena itu, arah pembentukannya perlu menekankan penyederhanaan rantai keputusan, bukan memperpanjang proses atau menambah ketidakpastian.
Ia juga menilai peran badan usaha baru ini akan terasa jika mampu membuat tata kelola ekspor lebih efisien. Penguatan sektor ekspor, menurut dia, akan lebih nyata bila proses bisnis menjadi lebih cepat dan lebih mudah dijalankan.
Pandangan soal investasi asing
Di sisi lain, Nurdin menilai keberadaan Danantara DSI tidak akan otomatis mengurangi minat investor asing terhadap Indonesia. Menurut dia, investor umumnya lebih memperhatikan kepastian hukum, transparansi, akses pasar, dan stabilitas tata kelola.
Ia melihat dampak yang justru positif bisa muncul bila lembaga baru ini membuat ekosistem ekspor lebih tertata. Pasokan yang lebih stabil dan hilirisasi yang lebih menarik dapat menjadi sinyal baik bagi investor.
Karena itu, ia menilai kekhawatiran soal bertambahnya institusi baru seharusnya tidak menjadi fokus utama. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan baru benar-benar menghasilkan manfaat pada iklim usaha.
Sorotan publik terhadap peran Danantara DSI
Pembentukan Danantara DSI memang menarik perhatian karena lembaga ini diproyeksikan memegang peran penting dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Sorotan publik muncul karena banyak pihak ingin memastikan lembaga baru itu tidak justru menambah kerumitan administratif.
Dalam konteks itu, Nurdin meminta pemerintah menjaga agar desain kebijakan tetap memberi nilai tambah bagi pelaku usaha. Ia menilai penguatan ekspor akan lebih kuat jika kelembagaan yang dibentuk sejak awal dibuat jelas, ramping, dan berbasis layanan.
Dengan pendekatan seperti itu, Danantara DSI diharapkan tidak menjadi hambatan baru. Sebaliknya, lembaga ini bisa membantu memperkuat tata kelola ekspor nasional tanpa menambah beban birokrasi.
Source: www.beritasatu.com
