Pasar keuangan Indonesia masih membaca arah ekonomi dengan hati-hati, meski rupiah mulai lebih stabil dan aliran modal asing kembali masuk. Di saat yang sama, biaya menjaga kestabilan itu tidak kecil karena cadangan devisa terus terkikis dan beban utang pemerintah kian besar.
Kondisi ini membuat pemulihan ekonomi bergerak di jalur yang tidak sepenuhnya mulus. Tekanan global memang mulai mereda, tetapi ruang fiskal dan cadangan eksternal belum memberi sinyal longgar.
Sentimen global belum sepenuhnya aman
Analis Mirae Sekuritas Jessica Tasijawa menilai ketidakpastian global masih tinggi, terutama karena arah kebijakan perdagangan pemerintahan Donald Trump. Ia menyoroti langkah pemerintah Amerika Serikat yang mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memblokir tarif global 10% di bawah Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan 1974.
Jessica juga mencatat tekanan Amerika Serikat kepada Uni Eropa agar segera menyelesaikan kesepakatan dagang sebelum 4 Juli. Rangkaian itu menunjukkan proteksionisme belum benar-benar hilang dari pasar global.
Di sisi lain, pelonggaran tarif tetap memberi efek positif jangka pendek. Kebijakan seperti itu dapat menahan inflasi impor dan memperbaiki sentimen perdagangan global, meski ketidakpastian hukum dan politik masih besar.
Cadangan devisa turun saat rupiah dijaga
Di dalam negeri, cadangan devisa Indonesia turun menjadi USD146,2 miliar pada April 2026 dari USD148,2 miliar pada Maret 2026. Penurunan ini terutama dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah.
Jessica menyebut cadangan devisa yang menyusut USD10,3 miliar secara year-to-date menandakan biaya stabilisasi nilai tukar makin besar. Meski begitu, posisi tersebut masih dinilai cukup kuat untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia dalam jangka pendek.
Pasar tetap sensitif terhadap arah rupiah ketika volatilitas global tinggi. Dalam situasi seperti itu, setiap upaya menjaga kurs berpotensi mengurangi ruang cadangan yang tersedia.
Utang pemerintah dan risiko pembiayaan membesar
Tekanan lain datang dari sisi fiskal. Utang pemerintah Indonesia melonjak 19% secara tahunan menjadi Rp9.920,4 triliun per 26 Maret 2026.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto juga naik menjadi 40,75%, menandakan kebutuhan pembiayaan negara terus membesar. Jessica menilai kondisi ini memperlihatkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan berbasis pasar masih tinggi.
Di saat yang sama, pertumbuhan pendapatan belum sejalan dengan kebutuhan belanja yang terus naik. Risiko refinancing ikut menjadi sorotan karena puncak jatuh tempo Surat Berharga Negara diperkirakan mencapai Rp886 triliun pada 2026.
Obligasi dan SRBI memberi petunjuk kehati-hatian
Di pasar obligasi, total lelang SRBI naik 20,2% secara mingguan menjadi Rp32,5 triliun. Tenor 12 bulan menjadi yang paling banyak diserap dengan Rp25,4 triliun, meski imbal hasilnya turun tipis menjadi 6,4%.
Minat yang kuat pada tenor panjang menunjukkan instrumen domestik masih menarik di tengah gejolak rupiah. Stabilnya imbal hasil tenor pendek juga memperlihatkan kebijakan moneter Bank Indonesia masih terjaga tanpa menimbulkan tekanan likuiditas berlebihan.
Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun turun menjadi 6,60%, sementara tenor dua tahun berada di level 6,28%. Penurunan yield itu ditopang stabilisasi BI, kembalinya aliran modal asing, melemahnya indeks dolar AS, dan rupiah yang stabil di kisaran Rp17.382 per dolar AS.
Spread obligasi pemerintah Indonesia terhadap US Treasury juga terus menyempit. Namun kurva imbal hasil yang masih datar menunjukkan pasar belum sepenuhnya yakin pada prospek pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik dan suku bunga global yang masih tinggi.
Source: www.medcom.id
