Digitalisasi bantuan sosial mulai digerakkan lebih serius oleh Kementerian Sosial dengan uji coba yang kini menyasar 42 kabupaten dan kota. Langkah ini diarahkan untuk merapikan penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, sekaligus membuat prosesnya lebih transparan dan akuntabel.
Di balik dorongan itu, persoalan data masih menjadi titik paling krusial. Kemensos menilai masalah bansos selama ini tidak hanya terjadi di tahap penyaluran, tetapi berawal dari data kemiskinan yang belum sinkron dan masih tumpang tindih antarinstansi.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi pembenahan perlindungan sosial. Ia menekankan perlunya proses yang cepat sejak pengumpulan hingga eksekusi data, agar kekeliruan penerima bantuan bisa ditekan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” ujar Robben Rico.
Untuk mempercepat pembenahan itu, Kemensos membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini didorong bekerja lebih terpusat di satu lokasi setiap hari supaya proses sinkronisasi data antarinstansi berjalan lebih efisien.
Digitalisasi Sudah Jalan, Tapi Integrasi Masih Jadi Tantangan
Kemensos menyebut sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Angka ini menunjukkan transformasi sudah bergerak, meski pekerjaan di sisi kelengkapan dan kualitas data masih terus dikejar.
Hambatan yang paling sering muncul adalah perbedaan standar data antarinstansi. Situasi ini membuat hasil penyaluran belum selalu akurat, terutama ketika data dari satu lembaga belum sepenuhnya selaras dengan data lembaga lain.
Karena itu, integrasi data ditempatkan sebagai fondasi utama. Dengan sistem yang saling terhubung, verifikasi penerima manfaat diharapkan tidak lagi bergantung pada data yang terpisah-pisah dan rawan memunculkan kekeliruan.
Pengawasan Diperkuat Sejak Perencanaan
Pembenahan juga menyentuh tata kelola program bansos seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Dalam proses ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ikut dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Robben Rico menilai pengawasan sejak awal penting agar potensi masalah bisa dicegah sebelum program berjalan lebih jauh. “Kita ingin dari awal ini dikawal supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Keterlibatan BPKP memberi lapisan pengawasan tambahan dalam upaya merapikan penyaluran bantuan. Dengan pengawasan yang melekat sejak awal, risiko persoalan administratif dan kesalahan data diharapkan bisa lebih rendah.
Tantangan Besar Ada di Koordinasi Banyak Program
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan ikut memantau langsung kerja tim lintas sektor tersebut. Ia menilai digitalisasi bantuan sosial harus berjalan efektif karena menyangkut kebutuhan jutaan warga yang bergantung pada subsidi pemerintah.
Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan ada 197 program bantuan dan subsidi yang dikelola oleh 38 kementerian serta lembaga. Besarnya jumlah itu menggambarkan betapa rumitnya koordinasi jika sistem digital ingin diterapkan secara seragam dan saling terhubung.
Pemerintah juga sudah menandatangani kesepakatan penguatan data untuk mendukung perluasan sistem digital ini ke seluruh wilayah di masa mendatang. Dukungan tersebut menjadi dasar agar pembaruan data tidak berhenti di tahap uji coba, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih stabil.
Akses Cek Bansos Tetap Dibuka untuk Warga
Di sisi layanan publik, masyarakat masih bisa memeriksa status bansos secara mandiri melalui laman resmi pemerintah. Proses pencarian dilakukan dengan memasukkan wilayah domisili, nama lengkap sesuai KTP, dan kode verifikasi yang tersedia di situs.
Fitur cek mandiri ini menjadi bagian dari dorongan transparansi layanan di tengah pembenahan sistem. Saat pemerintah memperkuat digitalisasi di level teknis, akses informasi bagi warga juga terus disiapkan agar status bantuan dapat diketahui tanpa menunggu proses manual.
