Data Bansos Dibersihkan di 42 Daerah, Kemensos Kejar Penyaluran yang Lebih Tepat Sasaran

Digitalisasi bantuan sosial kini semakin dikebut oleh Kementerian Sosial dengan fokus utama pada penyatuan data antarinstansi. Langkah ini diuji di 42 kabupaten dan kota di berbagai daerah, dengan tujuan memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Masalah yang ingin dibenahi cukup mendasar, yakni data penerima yang selama ini sering tidak seragam antara satu lembaga dan lembaga lain. Karena itu, Kemensos menempatkan integrasi data lintas sektor sebagai fondasi agar penyaluran bantuan tidak meleset dari target.

Data Jadi Titik Awal Perubahan

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh dipahami sebagai sekadar pemindahan layanan ke sistem baru. Baginya, inti dari piloting yang sedang berjalan justru terletak pada pembenahan data penerima manfaat.

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dalam keterangan tertulis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa digitalisasi diarahkan untuk membuat data lebih bersih, lebih sinkron, dan lebih mudah dipakai lintas instansi.

Pendekatan seperti ini penting karena kualitas data sangat menentukan hasil penyaluran bantuan. Jika data belum rapi, risiko bantuan salah sasaran tetap besar dan evaluasi program di lapangan menjadi lebih sulit dilakukan.

Kerja Terpusat Dinilai Lebih Efektif

Untuk mengejar integrasi yang lebih cepat, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja khusus yang berkumpul secara terpusat di satu lokasi setiap hari. Pola rapat biasa dinilai tidak cukup kuat untuk menyelesaikan pekerjaan konsolidasi data yang kompleks.

Robben menyebut proses itu harus langsung dikerjakan bersama, bukan hanya dibahas berulang kali. “Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” kata Robben.

Kemensos juga menyatakan siap mendukung kebutuhan infrastruktur bagi tim lintas sektor. Dukungan itu disiapkan agar pekerjaan teknis tidak tersendat dan penggabungan data bisa berjalan lebih cepat.

Pengawasan Ketat Sejak Awal

Pada tahap awal, Kemensos menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menjaga akuntabilitas. Pengawasan sejak awal dipandang penting agar hasil akhir sistem benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.

Robben menekankan bahwa pengawalan dari awal menjadi syarat agar proses digitalisasi tidak hanya selesai secara teknis, tetapi juga kuat dari sisi pertanggungjawaban. “Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Fokus pada pengawasan ini memperlihatkan bahwa pembenahan bansos tidak hanya soal kecepatan sistem. Kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dari proses penyaluran bantuan sosial.

Skala Integrasi Semakin Luas

Dewan Ekonomi Nasional mencatat transformasi digital perlindungan sosial sudah dimulai sejak September tahun lalu melalui program PKH dan BPNT. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan akan memantau langsung kinerja tim lintas sektor agar proses integrasi berjalan optimal.

Pemantauan tersebut tidak berhenti pada dua program itu saja. DEN menyebut ada 197 program bantuan dari 38 kementerian dan lembaga yang ikut masuk dalam arah integrasi data perlindungan sosial.

Skala itu menunjukkan bahwa pembenahan data tidak ditujukan untuk satu layanan saja. Arah besarnya adalah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terpadu, sehingga data antarlembaga bisa saling terkoneksi dan digunakan bersama.

Pekerjaan Belum Selesai

Meski sistem disebut sudah mencapai 80 persen dari target, Kemensos melihat masih ada pekerjaan penting pada kelengkapan dan kualitas data. Tahap ini menjadi penentu sebelum sistem benar-benar siap dipakai dalam penyaluran bantuan secara lebih luas.

Karena itu, uji coba di 42 daerah menjadi ruang penting untuk melihat sejauh mana integrasi data lintas sektor bisa bekerja dalam praktik. Hasil fase ini akan bergantung pada konsolidasi data harian, kesiapan tim lintas sektor, dan ketelitian menjaga kualitas informasi penerima di setiap jalur integrasi.

Baca Juga

Back to top button