Upaya membersihkan daftar penerima bansos dari penyalahgunaan kini menjadi fokus utama Kementerian Sosial. Pemeriksaan yang makin ketat membuat lebih dari 11.000 penerima bantuan sosial dicoret karena terindikasi terlibat judi online pada triwulan pertama 2026.
Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah mulai mempersempit ruang bagi dana bantuan agar tidak keluar dari tujuan awalnya. Bantuan sosial semestinya dipakai untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan, bukan dialihkan ke aktivitas yang justru merugikan penerimanya sendiri.
Penyaringan makin ketat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penghapusan dilakukan setelah muncul indikasi penyalahgunaan bantuan. Menurut dia, proses verifikasi data masih terus berjalan dan pencoretan dilakukan bertahap supaya penyaluran tetap tepat sasaran.
Pada triwulan kedua 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut masih ada 75 keluarga penerima manfaat yang dicoret. Angka itu jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya dan dinilai sebagai tanda bahwa pemanfaatan bansos untuk judi online mulai bisa ditekan.
Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial hanya pantas diterima oleh warga yang memang berhak. Karena itu, data penerima terus diperiksa agar dana negara tidak salah alamat.
Peran PPATK dalam pemeriksaan data
Untuk mengidentifikasi penerima yang terlibat judi online, Kemensos tidak bergerak sendiri. Kementerian itu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memeriksa data transaksi keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan penerima bantuan.
Gus Ipul mengapresiasi dukungan PPATK karena informasi yang diberikan membantu pemerintah menyalurkan bansos kepada warga yang lebih berhak. Dengan mekanisme itu, dana negara diharapkan benar-benar sampai kepada penerima yang memanfaatkannya sesuai tujuan.
Pemutakhiran data diperluas
Kemensos juga menyiapkan langkah lanjutan agar kasus serupa tidak berulang. Tahun ini, kementerian akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik kepada PPATK untuk dipadankan kembali.
Sinkronisasi itu ditujukan agar data kepesertaan bansos bisa dikoreksi secara berkala. Kemensos ingin memastikan daftar penerima tetap bersih dari keterlibatan aktivitas ilegal, termasuk judi online.
Gus Ipul menyebut pemadanan data sebagai pelajaran penting bagi kementerian. Menurut dia, langkah tersebut menjadi cara yang tepat untuk menemukan KPM yang masih tercatat padahal sudah tidak layak menerima bantuan.
Sanksi permanen bagi pelanggar
Di sisi lain, Kemensos kini menerapkan sanksi permanen bagi penerima manfaat yang terbukti melanggar aturan penggunaan dana bantuan. Kebijakan ini lebih tegas dibanding tahun sebelumnya yang masih memberi kesempatan bagi sebagian pelanggar.
Gus Ipul mengatakan toleransi yang pernah diberikan pada tahun lalu tidak lagi menjadi pendekatan utama kementerian. Namun, pengecualian tetap bisa diberikan untuk kasus tertentu setelah pemeriksaan silang dilakukan secara ketat.
Pengecualian itu terutama berlaku bagi keluarga yang benar-benar berada dalam kondisi sangat membutuhkan. Meski begitu, keluarga yang masuk kategori pengecualian tetap akan mendapat pendampingan agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Kemensos menegaskan pencoretan akan dilakukan selamanya jika pelanggaran kembali terjadi. Di tengah dorongan mempercepat bantuan bagi warga miskin, akurasi data menjadi kunci agar tidak ada dana publik yang dipakai untuk aktivitas yang merugikan penerima sendiri.
