Pernyataan yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi bar bar langsung dibantah oleh Dedi Mulyadi. Ia menilai label itu terlalu berlebihan karena tidak mewakili karakter Jawa Barat yang sejak lama dikenal toleran dan terbuka.
Dedi menyampaikan responsnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam penjelasannya, ia meminta publik tidak menjadikan satu peristiwa sebagai dasar untuk menilai seluruh wajah Jawa Barat.
Menurut Dedi, masyarakat Jawa Barat sudah terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai kelompok umat. Karena itu, ia memandang sikap saling menghormati sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang telah tumbuh lama di daerah tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa konflik yang kerap dikaitkan dengan intoleransi tidak selalu berasal dari warga asli Jawa Barat. Dedi menyebut persoalan seperti itu sering dipicu miskomunikasi di lingkungan masyarakat urban.
Dalam pandangannya, pelaku intoleransi justru lebih sering berasal dari sesama masyarakat urban yang saling berkonflik. Ia mengklaim kondisi semacam itu kini sudah makin mereda sejak dirinya memimpin Jawa Barat.
Bagi Dedi, pembahasan soal intoleransi tidak bisa dilekatkan secara serampangan pada identitas daerah. Ia menilai satu kejadian tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan perilaku masyarakat di provinsi tersebut.
Di tengah polemik itu, Dedi tetap menegaskan bahwa Jawa Barat bukan wilayah yang menutup diri. Ia bahkan mempertanyakan provinsi mana yang bisa disebut lebih terbuka daripada Jawa Barat.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan bahwa Jawa Barat memberi ruang nyaman bagi pendatang. Dedi melihat keterbukaan tersebut sebagai bagian dari karakter sosial masyarakat setempat yang telah lama hidup dalam keberagaman.
Ia meminta publik melihat Jawa Barat secara utuh, bukan melalui label yang dinilai terlalu menyederhanakan keadaan. Sikap itu, menurut Dedi, penting agar perdebatan tidak berubah menjadi penilaian sepihak terhadap seluruh masyarakat Jawa Barat.
Source: jabar.jpnn.com
