Penerapan desil dalam penyaluran bantuan sosial membuat posisi setiap keluarga kini dibaca lebih detail. Skema ini dipakai Kementerian Sosial untuk menilai siapa yang paling layak masuk daftar bantuan, terutama saat bansos diarahkan agar lebih tepat sasaran pada penerima yang benar-benar membutuhkan.
Dengan cara baru ini, peluang seseorang untuk tetap menerima bantuan tidak lagi ditentukan oleh gambaran umum kondisi ekonomi. Data yang dipakai berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga pembacaan kesejahteraan warga menjadi lebih terukur dan bisa diverifikasi.
Bagaimana desil bekerja dalam bansos
Sistem desil membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kondisi ekonomi. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
Pembagian ini membantu pemerintah melihat prioritas bantuan dengan lebih jelas. Warga di lapisan bawah otomatis menjadi perhatian utama karena dinilai memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dibanding kelompok lainnya.
Kelompok yang paling diprioritaskan
Dari pembagian yang ada, Desil 1 berada pada kategori sangat miskin dan menjadi prioritas utama. Setelah itu, Desil 2 masuk kelompok rentan miskin, sedangkan Desil 3 dan Desil 4 tergolong hampir miskin.
Di atasnya, Desil 5 dan Desil 6 sudah masuk kelas menengah. Sementara itu, Desil 7 sampai Desil 9 berada di kelompok menengah ke atas, dan Desil 10 menempati posisi paling sejahtera.
Dengan susunan tersebut, fokus utama bantuan sosial diarahkan kepada Desil 1 hingga Desil 4. Desil 5 masih bisa memiliki peluang, tetapi ruangnya lebih terbatas, sedangkan Desil 6 ke atas tidak lagi menjadi prioritas.
Siapa yang berpotensi naik dan siapa yang bergeser keluar
Penerapan desil membuat rumah tangga yang lebih rentan punya kesempatan lebih besar untuk bertahan dalam daftar bantuan. Sebaliknya, keluarga yang datanya menunjukkan kondisi ekonomi lebih baik dapat bergeser keluar dari daftar prioritas.
Skema ini menempatkan 40 persen masyarakat terbawah sebagai sasaran utama penyaluran bansos. Artinya, bantuan difokuskan ke keluarga miskin dan rentan miskin agar jangkauan perlindungan sosial menjadi lebih tepat.
Dua program yang disebut mengikuti acuan ini adalah Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Keduanya diarahkan agar bantuan benar-benar masuk ke rumah tangga yang memang membutuhkan.
Kenapa sistem ini dinilai penting
Kemensos menempatkan akurasi data sebagai kunci dalam penyaluran bansos. Jika data yang digunakan semakin presisi, risiko bantuan jatuh ke pihak yang tidak masuk prioritas bisa ditekan.
Langkah ini juga terkait dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui pembacaan desil, status ekonomi warga tidak lagi dilihat sekadar sebagai label umum, tetapi dipetakan lewat posisi yang lebih rinci.
Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial kini bergerak ke arah yang lebih berbasis data. Tujuannya bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan bantuan itu benar-benar menyentuh kelompok paling membutuhkan.
Cara memastikan status desil
Warga bisa mengecek status desil melalui kanal resmi Kemensos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pengecekan ini disediakan agar masyarakat dapat memastikan apakah datanya sudah tercatat di sistem.
Pemeriksaan juga bisa dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan NIK sesuai KTP lalu mengisi kode captcha untuk melihat informasi yang tersedia.
Selain itu, pengecekan dapat dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos di ponsel. Setelah masuk menggunakan akun terdaftar, pengguna bisa melihat kategori desil pada menu profil.
Jika NIK sudah valid dan tercatat, informasi seperti nama, status desil, dan jadwal pencairan bantuan akan muncul otomatis. Mekanisme ini memberi ruang bagi warga untuk memantau data mereka sendiri tanpa harus menunggu informasi dari pihak lain.
Penerapan sistem desil membuat proses seleksi penerima bansos menjadi lebih ketat dan lebih terarah. Bagi masyarakat, posisi di dalam sistem ini akan sangat menentukan apakah mereka tetap berada dalam daftar prioritas atau bergeser keluar dari penerima bantuan sosial utama.
