Washington Ambil Alih Penjualan Minyak Venezuela, Trump Sebut 100 Juta Barel Sudah Dipasarkan

Pernyataan Donald Trump soal penjualan 100 juta barel minyak asal Venezuela menempatkan isu energi itu sebagai salah satu titik paling strategis dalam tarik-menarik politik global. Di saat bersamaan, Washington disebut tidak hanya menjadi pihak yang menjual, tetapi juga memegang kendali atas aliran minyak, distribusi, dan pendapatan dari sektor tersebut.

Trump menyampaikan klaim itu dalam sebuah forum di Florida. Ia mengatakan minyak Venezuela tersebut dikirim ke Texas untuk diproses sebelum masuk pasar, dan menegaskan bahwa jumlah 100 juta barel itu baru langkah awal.

Trump juga menyebut akan ada tambahan pasokan dengan jumlah serupa dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Washington memiliki hubungan yang sangat baik dengan Venezuela.

Di balik klaim tersebut, muncul gambaran baru tentang posisi Amerika Serikat dalam pengelolaan minyak Venezuela. Pemerintah AS disebut mengambil alih pengelolaan dan distribusi minyak negara itu setelah perubahan situasi politik di Venezuela.

Skema yang disampaikan menunjukkan bahwa Washington akan mengendalikan penjualan seluruh produksi minyak Venezuela ke pasar global. Pendapatan dari sektor ini juga disebut akan ditempatkan dalam rekening yang berada di bawah kendali Washington.

Menteri energi AS juga menyatakan pemerintah berencana menangani langsung penjualan seluruh produksi minyak Venezuela. Dengan begitu, arus minyak dari negara tersebut tidak lagi bergerak bebas tanpa pengawasan penuh dari Washington.

Trump sebelumnya turut menyinggung potensi nilai besar dari pengelolaan minyak Venezuela. Ia menyebut pendapatan yang mungkin dihasilkan bisa mencapai ratusan miliar dolar dan mendorong perusahaan energi AS untuk berinvestasi besar di negara itu.

Pernyataan itu membuat minyak Venezuela diposisikan sebagai aset strategis, bukan sekadar komoditas ekspor biasa. Kendali atas produksi dan penjualan berarti Washington memiliki pengaruh besar terhadap arah pasokan dan pendapatan sektor energi Venezuela.

Langkah tersebut langsung memicu kritik dari Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menilai dorongan agar perusahaan Rusia keluar dari Venezuela sebagai bentuk diskriminasi.

Lavrov juga menyoroti pembatasan kerja sama minyak Venezuela dengan negara-negara seperti Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan Kuba. Menurut dia, pembatasan itu memperlihatkan bahwa tekanan politik ikut mewarnai sektor energi global.

Di tengah persaingan itu, minyak Venezuela kembali menjadi isu yang melampaui urusan produksi dan penjualan. Persoalannya kini berkaitan dengan perebutan pengaruh antarnegara dan dampaknya terhadap pasar energi dunia.

Selama kendali atas minyak Venezuela masih menjadi bagian dari pertarungan politik, dinamika pasokan dan distribusi energi akan tetap sensitif terhadap ketegangan internasional. Kondisi ini membuat setiap pergeseran kebijakan di Washington maupun respons dari pihak lain berpotensi memengaruhi pasar secara lebih luas.

Source: www.beritasatu.com

Baca Juga

Back to top button