Kartu Keluarga kembali menjadi salah satu titik paling penting dalam SPMB Jabar 2026. Di jalur domisili, dokumen ini dipakai untuk menilai apakah data tempat tinggal calon peserta didik benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Aturan teknisnya dibuat lebih ketat agar perpindahan data tidak dipakai untuk menyiasati seleksi. Karena itu, kesesuaian nama orang tua atau wali di KK juga harus cocok dengan data pada rapor, ijazah, dan akta kelahiran.
Pemprov Jawa Barat tidak lagi hanya mengandalkan berkas yang diunggah saat pendaftaran. Saat ada tanda ketidaksesuaian, sekolah dapat turun langsung melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan informasi yang masuk memang valid.
Pengecekan ini juga melibatkan pemerintah desa atau kelurahan serta perangkat daerah tingkat provinsi. Salah satu hal yang dipantau adalah alamat tempat tinggal calon siswa, terutama untuk mencegah praktik titip KK yang selama ini rawan disalahgunakan.
Langkah pengawasan yang lebih rapat itu diarahkan untuk menjaga integritas seleksi. Dengan cara ini, proses penerimaan diharapkan berjalan lebih tertib dan adil bagi semua pendaftar.
Sanksinya juga dibuat tegas. Calon murid dapat didiskualifikasi jika terbukti menggunakan dokumen palsu atau memanipulasi data selama proses pendaftaran.
Ketentuan gugur juga berlaku bila hasil validasi menunjukkan ada berkas yang tidak sah. Aturan ini diberlakukan untuk seluruh jalur seleksi tanpa pengecualian, sehingga kejujuran menjadi syarat utama sejak awal.
Jalur afirmasi KETM termasuk yang mendapat perhatian khusus. Untuk pendaftar jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, orang tua atau wali wajib menandatangani surat pernyataan sah di atas meterai.
Selain itu, keluarga harus siap diproses secara hukum bila terbukti memalsukan status ekonomi atau bantuan sosial. Data kondisi ekonomi yang dilaporkan juga wajib benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya, tanpa rekayasa.
Tim verifikasi akan melakukan audit berkala terhadap bukti kepesertaan program bantuan yang dilampirkan. Kebijakan ini dibuat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Di jalur domisili, syarat KK juga memiliki batasan waktu yang jelas. KK harus diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pembukaan pendaftaran, sehingga data yang dipakai tidak berasal dari perpindahan yang terlalu baru.
Ada juga pengecualian untuk kondisi tertentu. Jika perubahan data KK terjadi kurang dari setahun karena anggota keluarga wafat atau lahir, pendaftar wajib melampirkan KK lama.
Surat keterangan domisili hanya dipakai untuk kondisi khusus seperti bencana alam atau sosial. Bila KK asli hilang, pendaftar harus menyertakan surat keterangan kehilangan resmi dari kepolisian.
Seluruh aturan ini menunjukkan arah yang semakin ketat dalam seleksi SPMB Jabar 2026. Masyarakat diimbau menyiapkan berkas sejak dini dan menghindari manipulasi data agar proses pendaftaran berjalan lancar.
Source: www.babelinsight.id
