Perlindungan pesisir Jawa Timur kini tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan sebagai langkah mendesak untuk menjaga kawasan pantai yang terus menanggung tekanan rob, abrasi, dan penurunan muka tanah. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong agar pembangunan Giant Sea Wall atau GSW dipercepat dari skema 20 tahun menjadi 15 tahun.
Dorongan percepatan tersebut muncul karena ancaman di wilayah pesisir bergerak semakin kompleks. Bukan hanya air laut yang naik dan gelombang pasang yang ekstrem, tetapi juga tekanan aktivitas ekonomi dan industri pesisir yang ikut menumpuk di area yang sama.
Tiga wilayah paling rentan di pantura
Fokus utama penguatan GSW di Jawa Timur diarahkan ke Tuban, Lamongan, dan Gresik. Tiga wilayah di Pantura ini disebut sebagai zona paling kritis karena menghadapi banjir rob, abrasi, serta penurunan muka tanah sekitar 1–2 cm per tahun.
Kondisi itu membuat risiko bencana pesisir tidak berdiri sendiri. Saat muka air laut terus naik dan gelombang pasang semakin kuat, dampaknya merembet pada keselamatan warga, layanan ekonomi, dan daya tahan kawasan yang sudah padat aktivitas.
Ancaman tersebut juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah provinsi menilai kerusakan pesisir dapat memengaruhi ketersediaan air bersih dan menurunkan kualitas hidup warga yang tinggal di sepanjang pantai.
Dampak ke ekonomi dan ketahanan wilayah
Risiko di pesisir Jawa Timur tidak berhenti pada permukiman warga. Tekanan di kawasan pantai juga dapat mengganggu pelabuhan, industri, logistik nasional, dan lahan pertanian produktif yang menjadi penopang pangan Jawa Timur.
Karena itu, GSW dipahami bukan sekadar tanggul laut berskala besar. Proyek ini diposisikan sebagai upaya melindungi kawasan sekaligus mendorong transformasi pesisir agar lebih aman dan lebih siap menghadapi ancaman jangka panjang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa intervensi seperti ini perlu disertai kebijakan lingkungan dan sosial. Menurutnya, manfaat proyek akan lebih luas bila pembangunan fisik sejalan dengan penataan yang tidak memunculkan persoalan baru.
Dalam pandangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlindungan pesisir juga berkaitan dengan penguatan sektor perikanan. Nelayan tradisional diharapkan bisa lebih produktif dan adaptif, sementara stabilitas kawasan ikut mendorong ekonomi sosial masyarakat pesisir.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” ujar Khofifah.
Sinkronisasi ruang laut jadi perhatian
Pelaksanaan GSW juga dinilai harus mengikuti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL yang sudah terbit. Langkah ini dianggap penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut di kawasan yang sudah padat aktivitas.
Pendekatan tersebut juga dipandang perlu agar potensi gesekan antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha bisa ditekan. Karena itu, proyek GSW diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan ruang kelola yang jelas dan tertib.
Khofifah menekankan pentingnya partisipasi publik serta pendekatan inklusif dalam pelaksanaan proyek. Keberhasilan GSW disebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah menggabungkan unsur infrastruktur, ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang.
Perhatian juga mengarah ke pesisir Madura
Selain Tuban, Lamongan, dan Gresik, Khofifah juga menyoroti kerentanan pesisir utara Madura. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep disebut sebagai wilayah yang perlu ikut mendapat perhatian agar risiko serupa tidak berkembang lebih jauh.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa pembahasan juga mencakup kampung nelayan merah putih dan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa Timur. Proses penelitian dan assessment masih berlangsung untuk menyiapkan pelaksanaan proyek tersebut.
Didit menambahkan, sejumlah titik kampung nelayan sudah mulai dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan. Di tengah agenda itu, Jawa Timur tetap diposisikan sebagai wilayah kunci di sepanjang Pantura Jawa sekaligus simpul utama logistik dan industri nasional, sehingga percepatan pengamanan pesisir dinilai semakin mendesak.
Source: redaksi.duta.co
