Bagi pemilik kendaraan di Jakarta, tiga bulan ke depan menjadi kesempatan yang sayang dilewatkan. Selama periode 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah memberi penghapusan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Kebijakan ini membuat beban yang biasanya muncul karena tunggakan menjadi lebih ringan. Warga cukup menyelesaikan kewajiban pokok pajaknya, tanpa dihantui denda keterlambatan selama program berlangsung.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak menunda urusan ini sampai mendekati batas akhir. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut kebijakan tersebut merujuk pada surat Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tertanggal 25 Mei 2026.
Menurut Komarudin, masa penghapusan denda berlangsung singkat sehingga lebih baik dimanfaatkan sejak awal. Jika menunggu terlalu lama, layanan berisiko menumpuk di penghujung program dan proses pengurusan bisa menjadi lebih padat.
Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang datang ke Samsat, Polda Metro Jaya menyiapkan personel serta fasilitas pendukung di seluruh wilayah layanan. Langkah ini disusun agar pelayanan tetap berjalan lancar meski minat warga meningkat selama masa pemutihan.
Komarudin juga meminta warga mengurus kendaraannya sendiri karena prosedur administrasi sudah dipermudah. Dengan kesiapan petugas dan sarana yang sudah diatur, masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus menghadapi antrean yang terlalu panjang.
Dari sisi pemerintah daerah, program ini dipandang sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyebut pemutihan pajak kendaraan juga menjadi cara untuk mendorong kepatuhan administrasi kendaraan di Ibu Kota.
Lusiana menjelaskan bahwa kesempatan tersebut diberikan agar warga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan dengan beban yang lebih ringan. Dalam skema ini, pemilik kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak, karena sanksi keterlambatan dihapus selama masa program.
Setelah kewajiban pokok dilunasi, status administrasi kendaraan dapat kembali aktif. Kondisi itu membuat kendaraan kembali legal digunakan di jalan raya tanpa beban denda atas keterlambatan sebelumnya.
Program pemutihan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, Polda Metro Jaya dan Bapenda DKI Jakarta sama-sama mengimbau warga memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa program berakhir.
Source: www.medcom.id
