Tekanan terhadap perusahaan teknologi besar kembali melebar ke ranah streaming. Kali ini, Texas menggugat Netflix dengan tuduhan serius soal pengumpulan data pengguna dan desain layanan yang disebut sengaja dibuat memicu ketergantungan.
Pemerintah negara bagian itu menempatkan isu privasi digital, anak-anak, dan keluarga dalam satu perkara yang sama. Bagi Texas, persoalannya bukan sekadar bagaimana Netflix menayangkan konten, tetapi juga bagaimana layanan itu disebut memantau perilaku penggunanya dan mengubah perhatian mereka menjadi keuntungan.
Dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan distrik Texas, Jaksa Agung Ken Paxton menuding Netflix selama bertahun-tahun memberi kesan kepada konsumen bahwa perusahaan tidak mengumpulkan atau membagikan data pengguna secara luas. Namun, Texas justru mengklaim perusahaan itu tetap mengumpulkan data dan menjualnya kepada broker data.
Tuduhan tersebut menjadi inti dari gugatan yang memosisikan Netflix bukan hanya sebagai platform hiburan, tetapi juga sebagai pihak yang diduga memanfaatkan data pengguna secara agresif. Texas bahkan menyebut praktik itu sebagai bentuk “spies” terhadap pengguna, istilah yang dipakai untuk menggambarkan pengawasan diam-diam yang dianggap melampaui batas.
Sorotan pada anak-anak dan keluarga
Salah satu bagian paling tajam dari gugatan itu adalah tuduhan bahwa layanan Netflix dirancang agar membuat pengguna kecanduan. Texas menilai sasaran utamanya adalah anak-anak dan keluarga, kelompok yang dianggap paling rentan terhadap desain layanan yang terus mendorong keterlibatan.
Dalam pengaduan itu, tujuan tersebut digambarkan berjalan sederhana namun sangat menguntungkan. Netflix disebut ingin membuat anak-anak dan keluarga terus terpaku pada layar, mengumpulkan data mereka selama mereka bertahan di sana, lalu memonetisasi data tersebut untuk meraih keuntungan besar.
Texas juga menyoroti pernyataan CEO Netflix Reed Hastings dalam panggilan pendapatan pada 2020. Saat membandingkan Netflix dengan perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon, Hastings disebut mengatakan, “We don’t collect anything.”
Dasar hukum dan respons perusahaan
Paxton menilai praktik yang dituduhkan itu melanggar Texas Deceptive Trade Practices Act. Gugatan ini menambah daftar tindakan hukum Texas terhadap perusahaan teknologi dan platform digital dalam isu perlindungan konsumen.
Kasus tersebut juga muncul di tengah posisi Paxton sebagai tokoh politik aktif. Ia sedang maju dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik untuk kursi Senat AS di Texas, sehingga isu privasi data dan keselamatan anak daring ikut masuk ke ruang politik yang lebih luas.
Netflix sendiri menolak tuduhan itu dan menyebut gugatan tersebut tidak berdasar. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan tuduhan itu “lacks merit and is based on inaccurate and distorted information.”
Perusahaan juga menegaskan bahwa privasi anggota tetap menjadi perhatian serius. Netflix menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum privasi dan perlindungan data di setiap wilayah tempat perusahaan beroperasi.
Tekanan yang semakin luas ke platform digital
Perkara ini muncul saat pengawasan terhadap cara perusahaan teknologi merancang aplikasi dan layanan mereka semakin ketat. Kekhawatiran paling besar tetap tertuju pada dampaknya terhadap anak-anak dan remaja, terutama ketika publik dan regulator makin sensitif terhadap praktik yang mendorong penggunaan berlebihan.
Pada Maret, sebuah juri di California menyatakan Meta dan YouTube bertanggung jawab dalam gugatan soal kecanduan media sosial. Pada hari yang sama, Meta juga dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus keselamatan anak daring yang diajukan New Mexico.
Rangkaian perkembangan itu memperkuat tekanan terhadap platform digital, termasuk layanan streaming dan media sosial, untuk menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan data dan bagaimana fitur mereka memengaruhi perilaku pengguna. Pertanyaan tentang batas dorongan keterlibatan pengguna kini tidak lagi hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga dengan perlindungan anak dan privasi.
Tekanan serupa juga bergerak di luar Amerika Serikat. Sejumlah negara telah mengesahkan atau sedang mempertimbangkan undang-undang keselamatan anak daring yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu, sementara Australia menjadi negara pertama yang menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada tahun ini.
Di Eropa dan sejumlah kawasan lain, kebijakan serupa juga sedang dikaji. Di Washington, Kongres AS ikut mendorong sejumlah langkah keamanan daring untuk anak, membuat perdebatan tentang desain platform dan pengumpulan data semakin sulit dihindari oleh perusahaan teknologi.
