Pelanggan listrik di seluruh golongan tidak akan menghadapi perubahan tarif pada periode 20-26 April 2026. Kepastian ini muncul di saat kebutuhan rumah tangga masih ketat menjelang Lebaran dan harga berbagai kebutuhan terus memberi tekanan pada pengeluaran warga.
Keputusan pemerintah untuk mempertahankan tarif dinilai memberi ruang yang lebih aman bagi rumah tangga dalam mengatur arus belanja bulanan. Di sisi lain, dunia usaha juga mendapat kepastian biaya operasional karena komponen listrik tidak mengalami penyesuaian mendadak selama periode tersebut.
Tarif dipertahankan mengacu pada kuartal II-2026
Pemerintah memakai acuan tarif listrik kuartal II-2026 untuk periode 20-26 April 2026. Langkah ini dipilih karena penyesuaian tarif belum dianggap perlu setelah melihat kondisi ekonomi terkini.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tarif ditetapkan melalui perhitungan sejumlah parameter ekonomi makro. Skema ini dipakai agar masyarakat tetap mendapat kepastian biaya listrik meski indikator ekonomi bergerak.
Parameter yang dihitung mencakup kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 16.743,46, harga minyak mentah Indonesia atau ICP di level 62,78 dollar AS per barel, inflasi 0,22 persen, serta harga batu bara acuan sebesar 70 dollar AS per ton. Pemerintah tetap merujuk pada indikator resmi tersebut untuk menentukan apakah tarif perlu diubah atau tetap ditahan.
Dasar kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Dengan acuan tersebut, pemerintah memilih menjaga kestabilan harga listrik di tengah dinamika pasar global.
Daftar tarif yang berlaku
Untuk periode 20-26 April 2026, tarif listrik per kWh tetap berlaku bagi sejumlah golongan pelanggan. Struktur ini menunjukkan bahwa pelanggan subsidi masih menikmati harga yang lebih rendah dibandingkan golongan non-subsidi.
- Rumah Tangga Non-Subsidi 900 VA: Rp 1.352
- Rumah Tangga Non-Subsidi 1.300 VA – 2.200 VA: Rp 1.444,70
- Rumah Tangga Non-Subsidi ≥3.500 VA: Rp 1.699,53
- Bisnis dan Pemerintah 6.600 VA – 200 kVA: Rp 1.444,70
- Pemerintah P-1 dan P-3 untuk kantor dan PJU: Rp 1.699,53
- Pelanggan Subsidi 450 VA: Rp 415
- Pelanggan Subsidi 900 VA: Rp 605
- Rumah Tangga Mampu 900 VA: Rp 1.352
Skema tersebut memperlihatkan bahwa tarif subsidi tetap dipertahankan rendah, sementara tarif untuk pelanggan non-subsidi, bisnis, dan pemerintah berada pada level yang sama selama periode yang ditetapkan. Kebijakan ini membuat beban tambahan di salah satu pos pengeluaran paling sensitif tetap tertahan.
Dampak bagi rumah tangga dan pelaku usaha
Bagi keluarga, tarif listrik yang tidak berubah membantu penyusunan anggaran bulanan berjalan lebih terukur. Situasi ini penting karena kebutuhan pokok masih menekan menjelang Lebaran dan ruang belanja rumah tangga perlu dijaga agar tidak bertambah berat.
Untuk pelaku usaha, kepastian tarif memberi manfaat serupa karena biaya operasional bisa dihitung dengan lebih jelas. Ketika harga energi dan komoditas masih bergerak, tarif yang stabil membantu usaha mempertahankan perencanaan beban tanpa lonjakan mendadak dari biaya listrik.
Pemerintah menempatkan kebijakan penahanan tarif sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi, perlindungan konsumen, dan kepastian ekonomi domestik. Dalam situasi seperti ini, tarif listrik yang tetap menjadi salah satu faktor yang menjaga pengeluaran rumah tangga dan usaha agar tidak terdorong naik oleh komponen energi.
Pembayaran listrik tetap berjalan melalui dua mekanisme, yaitu prabayar dengan pembelian token dan pascabayar yang ditagihkan setelah satu bulan pemakaian. Dengan tarif yang dipertahankan pada 20-26 April 2026, pelanggan dapat tetap mengatur konsumsi listrik tanpa menghadapi kenaikan dari sisi tarif dasar.
