Di tengah krisis yang belum mereda, WHO menilai kebutuhan kesehatan di Palestina sudah jauh melampaui kemampuan sistem yang tersisa. Di Gaza, fasilitas medis terus tertekan oleh serangan, keterbatasan pasokan, dan akses bantuan yang belum lancar.
Gambaran paling berat terlihat dari kondisi rumah sakit yang nyaris tak mampu menjalankan fungsi dasarnya. WHO menyebut tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza utara yang masih beroperasi, sementara di seluruh Gaza tidak ada rumah sakit yang bisa berfungsi penuh.
Situasi itu membuat layanan medis berubah menjadi penanganan darurat dengan kapasitas sangat terbatas. Lebih dari setengah stok obat penting juga dilaporkan habis, sehingga rumah sakit makin sulit memenuhi kebutuhan dasar warga sipil.
Beban krisis kesehatan tidak berdiri sendiri. Di wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sistem kesehatan ikut tertekan oleh konflik yang berkepanjangan dan serangan yang belum berhenti.
Direktur WHO untuk Wilayah Mediterania Timur, Dr. Hanan Balkhy, mengatakan sejak Oktober 2023 lebih dari 72.000 orang meninggal dunia dan 182.000 lainnya terluka. Ia juga menyebut pada 2025 saja hampir 26.000 kematian baru telah dilaporkan.
Menurut Balkhy, gencatan senjata pada Oktober 2025 belum mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil. Kondisi itu membuat pemulihan layanan kesehatan belum terjadi, sementara jalur bantuan kemanusiaan masih menghadapi banyak pembatasan.
Di lapangan, kebutuhan pasien terus meningkat, tetapi kapasitas penanganan tidak ikut membaik. Ribuan pasien masih membutuhkan evakuasi medis segera, di saat penyakit menular terus menyebar akibat kepadatan penduduk dan sanitasi yang memburuk.
WHO juga menyoroti kebutuhan layanan kesehatan mental yang semakin tinggi. Risiko bagi ibu dan bayi baru lahir pun meningkat karena fasilitas medis kekurangan sumber daya dan tenaga.
Dampak krisis tidak berhenti di Gaza. Di Tepi Barat, WHO mengonfirmasi situasi kesehatan ikut memburuk akibat meningkatnya kekerasan dan pembatasan akses.
Krisis finansial yang dialami otoritas Palestina turut menekan kemampuan layanan kesehatan di lapangan. Dalam kondisi itu, rumah sakit umum hanya mampu menyediakan layanan darurat, sedangkan pelayanan rutin dan penanganan lanjutan bagi pasien makin terbatas.
Meski menghadapi hambatan besar, WHO dan para mitranya tetap berupaya menjaga agar layanan kesehatan tidak sepenuhnya terhenti. Lembaga itu menyebut telah mengirim lebih dari 4.000 metrik ton pasokan medis darurat ke Gaza dan memfasilitasi pengiriman bahan bakar agar sistem kesehatan tetap berjalan.
WHO juga terus memperluas perawatan dan pengobatan darurat bagi korban luka. Namun, lembaga tersebut menegaskan kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas respons yang tersedia saat ini.
Untuk mendukung penanganan kesehatan pada 2025, WHO telah mengajukan anggaran senilai 648 juta dolar AS atau sekitar Rp11,4 triliun. Sampai saat ini, baru 75 persen dari kebutuhan itu yang terpenuhi.
Balkhy menegaskan bahwa pernyataan politik saja tidak cukup untuk menjaga operasi kemanusiaan di Palestina. Ia menilai perlindungan terhadap layanan kesehatan harus menjadi prioritas agar fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan jalur bantuan tetap bisa berfungsi.
WHO juga mendesak agar pembatasan terhadap pasokan medis penting dan tim medis darurat dicabut. Dukungan internasional dinilai masih dibutuhkan untuk memulihkan dan memperluas layanan kesehatan, mengurangi ketergantungan pada evakuasi medis, serta membuka kembali jalur rujukan dari Tepi Barat.
Dengan rumah sakit yang kolaps, stok obat yang menipis, dan akses bantuan yang belum normal, krisis kesehatan di Palestina masih jauh dari selesai. Beban terberat tetap ditanggung warga sipil, pasien, tenaga kesehatan, serta bayi baru lahir yang hidup di tengah sistem layanan yang rapuh.
Source: www.medcom.id
