Sierra Leone Buka Pintu Bagi Deportan Amerika, Nasib 300 Warga Afrika Barat Masih Kabur

Rencana Sierra Leone menerima deportan dari Amerika Serikat langsung memunculkan perhatian pada arah baru kebijakan imigrasi Washington di bawah pemerintahan Trump. Negara kecil di pesisir Atlantik itu kini menjadi salah satu tujuan pemindahan warga Afrika Barat yang dideportasi, meski belum semua detail soal status mereka di sana terjawab.

Menteri Luar Negeri Timothy Kabba menyebut gelombang pertama akan mendarat di Freetown pada 20 Mei. Penerbangan awal itu disebut membawa 25 orang dari Senegal, Ghana, Guinea, dan Nigeria.

Kesepakatan tersebut lahir melalui Third Country National Agreement yang sudah ditandatangani Sierra Leone dengan Amerika Serikat. Dalam skema itu, Freetown menyatakan siap menerima 300 warga ECOWAS dari AS setiap tahun, dengan batas paling banyak 25 orang per bulan.

Langkah ini membuat deportasi AS ke Afrika terlihat makin meluas. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirim deportan ke Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kamerun, Guinea Khatulistiwa, dan Eswatini.

Namun, skema pemindahan ke negara ketiga itu menuai kritik dari pakar hukum dan kelompok hak asasi manusia. Mereka mempertanyakan dasar hukumnya dan menyoroti bahwa para deportan dipindahkan ke negara yang bukan kewarganegaraan mereka.

Di Sierra Leone sendiri, belum jelas apakah orang-orang yang dikirim dari Amerika Serikat akan diizinkan tinggal di negara itu. Seorang juru bicara pemerintah belum segera memberi tanggapan pada Sabtu, sementara Kabba juga tidak menjelaskan imbalan yang diterima Sierra Leone atas kesediaan menampung para deportan.

Kabba hanya menyebut kerja sama itu sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk membantu kebijakan imigrasi Washington. Ia juga menjelaskan bahwa skema Sierra Leone mirip dengan Ghana, yang hanya menerima deportan dari negara-negara ECOWAS.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa deportan yang dikirim ke Ghana, Guinea Khatulistiwa, dan sejumlah tujuan lain di Afrika kemudian dipaksa kembali ke negara asal mereka. Situasi itu terjadi meski mereka memiliki perlindungan dari pengadilan AS.

Di Kongres AS, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam laporan Februari menyebut total biaya pemindahan ke negara ketiga belum diketahui. Mereka juga menyatakan lebih dari 32 juta dolar telah dikirim langsung ke lima negara, yaitu Guinea Khatulistiwa, Rwanda, El Salvador, Eswatini, dan Palau.

Pemerintah AS belum memberikan tanggapan terbaru terkait kesepakatan dengan Sierra Leone. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri sebelumnya menegaskan deportasi tersebut sah secara hukum.

Kerja sama baru ini juga mengingatkan kembali pada hubungan yang pernah menegang antara Freetown dan Washington. Pada 2017, saat masa pemerintahan Trump pertama, AS mengatakan Kedutaan Besar di Freetown akan menolak visa turis dan bisnis bagi pejabat kementerian luar negeri dan imigrasi Sierra Leone.

Langkah itu diambil karena pemerintah Sierra Leone saat itu menolak menerima deportan asal Sierra Leone. Kini situasinya berbalik, dan perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi setelah pesawat pertama tiba serta bagaimana status para deportan itu akan ditentukan di lapangan.

Exit mobile version