Desakan agar Washington lebih terbuka soal kemampuan nuklir Israel kini kembali muncul di Kongres Amerika Serikat. Sorotan itu membuat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio harus menjawab pertanyaan yang sensitif tanpa mengubah garis kebijakan lama negaranya.
Dalam sidang, Rubio tidak memberikan pengakuan tegas, tetapi juga tidak membantah bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Ia memilih jawaban yang tetap dijaga dalam bahasa diplomatis, seolah menjaga ruang abu-abu yang selama ini menjadi ciri pendekatan Washington.
Pertanyaan yang memicu perdebatan itu datang dari anggota Kongres Joaquin Castro. Ia mendorong pemerintah AS memberi kejelasan karena menilai Kongres perlu memahami risiko yang muncul jika konflik di kawasan terus meluas.
Castro menyoroti keterlibatan AS bersama Israel dalam ketegangan militer melawan Iran. Menurutnya, Kongres tidak bisa menilai risiko perang secara utuh jika tidak mengetahui apa yang ia sebut sebagai garis merah penggunaan senjata nuklir oleh Israel.
Dorongan itu tidak berhenti pada sidang terbuka. Castro bersama 30 anggota parlemen lain mengirim surat kepada Departemen Luar Negeri AS untuk meminta penjelasan resmi soal kemampuan nuklir Israel.
Mereka menilai kebijakan nonproliferasi AS di Timur Tengah akan tampak tidak konsisten jika status nuklir salah satu pihak utama konflik dibiarkan tetap kabur. Bagi para anggota parlemen itu, informasi tersebut juga penting bagi badan pengawas di Kongres yang ikut menentukan kebijakan perang dan keamanan.
Rubio sendiri mengakui bahwa pertanyaan Castro merupakan hal yang adil. Namun ia menegaskan jawaban yang lebih lengkap hanya bisa disampaikan dalam format rahasia, bukan di ruang sidang terbuka.
Sikap itu memperlihatkan kelanjutan dari kebijakan lama AS yang kerap disebut sebagai ambiguitas strategis. Dalam praktiknya, Washington memang memilih tidak mengonfirmasi kemampuan nuklir Israel di ruang publik, meski isu tersebut sudah lama menjadi perhatian internasional.
Rubio juga menyebut bahwa sikap diam itu merupakan bagian dari fitur kebijakan luar negeri AS. Dengan demikian, Washington tetap mempertahankan pendekatan yang sangat hati-hati ketika menyentuh salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah.
Isu ini menjadi lebih tajam karena Israel secara luas diyakini memiliki arsenal nuklir, meski bukan penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Hingga kini, Tel Aviv tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun membantah keberadaan senjata pemusnah massal tersebut.
Kekhawatiran publik ikut meningkat setelah sejumlah pernyataan kontroversial dari pejabat Israel dan politikus pro-Israel mencuat. Pada November 2023, Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu sempat menyebut bahwa menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah salah satu pilihan.
Di Amerika Serikat, politikus pro-Israel Randy Fine juga pernah menyerukan penggunaan kekuatan nuklir terhadap Palestina. Ia bahkan membandingkannya dengan serangan AS ke Jepang pada Perang Dunia II.
Pernyataan seperti itu membuat desakan agar Washington lebih jelas tidak lagi sekadar soal diplomasi. Bagi sejumlah anggota Kongres, persoalan ini juga menyangkut pengawasan risiko perang yang bisa melebar bila isu nuklir tetap berada di luar pembahasan terbuka.
Konteks regional yang lebih luas ikut memperkuat tekanan tersebut. Pemerintahan Donald Trump pada 28 Februari lalu bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran.
Langkah itu disebut bertujuan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir, klaim yang terus dibantah Iran. Karena itu, pertanyaan tentang posisi nuklir Israel terasa makin relevan dalam perdebatan di Washington.
Selama status nuklir Israel tetap tidak dikonfirmasi secara resmi, tekanan politik untuk membuka detail kebijakan itu tampaknya belum akan mereda. Kongres kemungkinan masih akan terus meminta kejelasan atas batas risiko yang selama ini hanya dibahas di balik pintu tertutup.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
