Konferensi Republik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, disiapkan sebagai forum besar yang mempertemukan ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual. Pertemuan ini diarahkan untuk membaca ulang situasi bangsa sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi krisis demokrasi dan ekonomi.
Di balik forum tersebut, panitia tidak hanya menargetkan ruang diskusi. Mereka ingin menghasilkan rumusan peran strategis masyarakat sipil dan langkah konkret yang bisa dijalankan setelah konferensi selesai.
UGM dipilih sebagai titik temu gagasan
Seluruh rangkaian konferensi akan berlangsung sehari penuh di kampus UGM dan dibuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito. Setelah pembukaan, forum akan masuk ke keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat yang akan memberi landasan pandangan tentang relasi civil society dan kekuasaan di tengah situasi krisis.
Penyelenggara menempatkan UGM sebagai ruang pertemuan bagi jejaring gerakan sipil yang selama ini tersebar. Harapannya, berbagai gagasan yang berkembang di banyak tempat bisa disatukan agar bergerak dengan arah yang lebih terhubung.
Civil society kembali didorong sebagai poros republik
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan bahwa forum ini lahir dari kesadaran sejarah. Ia memandang republik sudah hadir dan bergerak jauh sebelum negara terbentuk, sehingga masyarakat sipil perlu kembali tampil sebagai poros yang aktif mengawal arah kehidupan bernegara.
Sudirman juga mengingatkan peran masyarakat sipil yang selama ini banyak dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan. Menurut dia, kontribusi itu tidak hanya berupa gagasan, tetapi juga pewakafan diri dan keteladanan tindakan nyata.
Ia menyebut gerakan masyarakat sipil ikut mendorong bangsa naik kelas melalui tonggak-tonggak besar yang ia sebut sebagai “siklus 20 tahunan”. Fase itu meliputi “Berbangsa” pada 1908, “Bersatu” pada 1928, “Merdeka” pada 1945, “Membangun” pada 1966, hingga “Berdemokrasi” pada 1998.
Tantangan hari ini dinilai jauh lebih rumit
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai tantangan masyarakat sipil kini berbeda dari masa Reformasi 1998. Jika dulu gerakan banyak menyatu dalam penolakan terhadap hal yang tidak diinginkan, situasi sekarang dianggap lebih kompleks karena berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi.
Karena itu, Yanuar menekankan pentingnya infrastruktur yang mampu menyambungkan berbagai kelompok agar saling mengenal, saling tahu, dan bergerak bersama. Menurut dia, republik tidak kekurangan warga yang peduli, tetapi membutuhkan penghubung yang bisa menyatukan energi publik itu.
Empat krisis dan tujuh panel jadi pusat pembahasan
Sesi pleno konferensi akan mengulas empat dimensi krisis sekaligus. Pokok bahasannya mencakup krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Setelah pleno, konferensi juga menyiapkan tujuh panel paralel untuk membahas isu yang lebih spesifik. Topiknya meliputi model institusionalisasi partisipasi publik, konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, serta model kewargaan aktif dan deliberatif.
Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir
Panitia menyiapkan puluhan pembicara dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Sejumlah nama yang dijadwalkan hadir antara lain Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Arie Sujito, Romo Leo Kleden, Alissa Wahid, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Victoria Fanggidae, Chandra Hamzah, dan Yanuar Nugroho.
Forum ini juga akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni dan Gita Wirjawan. Keduanya akan membuka perspektif tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Bukan sekadar forum seremonial
Tema “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” diposisikan panitia sebagai ajakan kerja, bukan slogan seremonial. Mereka menilai gerakan masyarakat sipil kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi, tetapi belum cukup banyak yang berubah menjadi kekuatan yang mampu mengikat arah keputusan dan aksi.
Karena itu, Konferensi Republik diarahkan untuk menghasilkan dua keluaran utama. Keduanya adalah rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik dan langkah-langkah konkret yang bisa dijalankan setelah forum selesai.
Source: www.suara.com
