Keyakinan pemerintah terhadap ketahanan ekonomi Indonesia kembali disorot setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia sempat menyampaikan permintaan maaf atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok 4,7 persen untuk 2026. Angka itu berada di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 yang mencapai 5,4 persen.
Purbaya menilai proyeksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil ekonomi Indonesia. Ia mengatakan angka itu muncul sebelum pembahasan internal Bank Dunia berjalan memadai, sehingga lembaga internasional itu kemudian membuka ruang untuk revisi.
Pernyataan itu menempatkan proyeksi Bank Dunia dalam sorotan yang lebih luas. Pemerintah memilih tidak meminta perubahan angka tersebut dan justru ingin membuktikan kinerja ekonomi melalui hasil nyata di lapangan.
Menurut Purbaya, sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin membaca prospek ekonomi nasional secara mandiri. Di sisi lain, pemerintah juga tidak ingin terlalu bergantung pada koreksi dari lembaga internasional untuk menilai arah pertumbuhan.
Reformasi lebih awal jadi alasan optimisme
Purbaya menilai angka 4,7 persen belum menangkap kekuatan dasar ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah lebih dulu melakukan reformasi sebelum tekanan ekonomi global dan gejolak internasional membesar.
“Kenapa Indonesia lebih bagus dibandingkan negara-negara lain, relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam pandangannya, pembenahan tersebut tidak berhenti di satu sektor saja. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga daya tahan ekonomi.
APBN dinilai masih punya bantalan kuat
Selain soal proyeksi pertumbuhan, Purbaya juga menekankan bahwa reformasi yang dilakukan sebelum tekanan global membesar ikut membantu menjaga ketahanan APBN. Ia menyebut pembenahan di pajak, bea cukai, dan sektor lainnya membuat posisi anggaran negara tetap kuat.
“Sebelum perang, kita sudah perbaiki ekonomi di sini, reformasi, di pajak, Bea Cukai, dan lain-lain, sehingga kondisi APBN kita kuat,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah melihat ruang fiskal Indonesia masih terjaga. Dari sudut pandang Purbaya, kekuatan APBN menjadi salah satu alasan mengapa proyeksi dari Bank Dunia belum sejalan dengan kondisi domestik.
Pandangan luar negeri dinilai lebih jelas
Purbaya juga menyinggung bagaimana ekonomi Indonesia dipersepsikan oleh pihak luar. Ia menilai investor global cenderung memiliki pandangan yang lebih jelas dan tidak terlalu dipengaruhi sentimen domestik.
“Kalau di luar negeri sih clear, pandangan mereka ke kita jelas. Kondisi APBN kita enggak dipermasalahkan,” tuturnya.
Bagi pemerintah, penilaian seperti itu menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga di luar negeri. Karena itu, fokus utama bukan lagi pada angka proyeksi semata, melainkan pada pembuktian lewat kinerja ekonomi aktual dan ketahanan fiskal yang dinilai masih kuat.
Ruang revisi ada, tetapi tidak dipakai
Setelah permintaan maaf disampaikan, Bank Dunia disebut juga sempat menawarkan kemungkinan revisi atas proyeksi pertumbuhan tersebut. Namun, pemerintah Indonesia tidak mengambil opsi itu.
Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga posisi yang lebih tegas dalam membaca perekonomian nasional. Di tengah perbedaan pandangan dengan proyeksi lembaga internasional, pemerintah menempatkan realisasi dan reformasi sebagai ukuran utama untuk menjawab keraguan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sorotan atas angka 4,7 persen kini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih besar tentang akurasi pembacaan ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap bertumpu pada reformasi fiskal, ketahanan APBN, dan hasil nyata di lapangan untuk menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih berada dalam posisi yang kuat.
Source: www.beritasatu.com
