Gagasan untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil kini tidak lagi berhenti pada seruan umum. Di Santa Marta, pembicaraan itu mulai masuk ke wilayah yang lebih teknis dan lebih konkret, mulai dari rancangan peta jalan, dukungan ilmiah, hingga wacana kawasan yang sepenuhnya bebas fosil.
Forum global pertama yang secara khusus membahas transisi keluar dari bahan bakar fosil menutup rangkaian diskusi dengan membawa tiga tema besar ke permukaan. Tiga arah itu adalah penyusunan peta jalan penghapusan fosil, pembentukan panel ilmiah untuk memberi masukan kebijakan, serta dorongan membangun kawasan bebas fosil di wilayah-wilayah bernilai ekologis tinggi.
Sorotan utama mengarah ke Prancis, yang merilis sebuah peta jalan menuju penghentian seluruh bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi pada 2050. Sejumlah analis menilai belum ada negara lain yang mempublikasikan rencana penghentian bertahap dengan tingkat kejelasan dan kelengkapan serupa, sehingga langkah itu dipandang sebagai sinyal penting dari sebuah ekonomi besar.
Namun, istilah peta jalan juga memunculkan perdebatan dalam forum tersebut. Sebagian pihak menilai dokumen Prancis tidak benar-benar mencerminkan kebijakan baru, melainkan komitmen lama yang diberi nama berbeda, sementara negara lain menekankan bahwa istilah peta jalan sendiri belum memiliki definisi yang disepakati secara luas.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan bahwa transisi energi masih memerlukan acuan yang dianggap kredibel oleh banyak pihak. Leo Roberts dari lembaga pemikir perubahan iklim E3G menilai peta jalan semestinya dipandu sains dan menempatkan penghentian fosil sebagai prinsip perencanaan utama yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan lain.
Peran sains makin ditekankan
Selain debat soal dokumen kebijakan, forum di Santa Marta juga menghasilkan pembentukan panel ilmiah ahli. Panel ini ditujukan untuk membantu pemerintah, kota, atau kawasan yang ingin menyusun jalur keluar dari bahan bakar fosil dengan masukan yang lebih kuat secara ilmiah.
Carlos Nobre, ilmuwan iklim asal Brasil yang ikut mendorong pembentukan panel tersebut, mengatakan tim itu akan menawarkan solusi, termasuk dalam hal penerapan dan pembiayaan. Nama resminya adalah Scientific Panel for the Global Energy Transition, tetapi forum itu juga dijuluki kelompok “Spaghetti” karena singkatan SPGET terdengar unik.
Kehadiran panel ini memberi sinyal bahwa transisi dari batu bara, minyak, dan gas tidak hanya bergantung pada target politik. Proses tersebut juga membutuhkan landasan sains yang lebih kuat agar kebijakan yang disusun bisa dijalankan secara nyata.
Dorongan kawasan bebas fosil
Topik lain yang mendapat perhatian adalah gagasan Fossil Free Zones atau kawasan bebas fosil. Konsep ini mendorong perlindungan terhadap wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi, termasuk Amazon, Cekungan Kongo, dan hutan Indonesia, melalui larangan eksplorasi dan ekstraksi hidrokarbon di dalamnya.
Kelompok ahli Earth Insight memperkirakan ada 58 kawasan lindung semacam itu di seluruh dunia. Kolombia menjadi salah satu negara yang menonjol dalam agenda ini setelah melarang ekstraksi bahan bakar fosil dan mineral di Amazon Kolombia pada tahun lalu untuk menghentikan perluasan batas ekstraktif.
Langkah Kolombia itu disampaikan oleh Menteri Lingkungan Irene Velez Torres, yang menjadi tuan rumah konferensi Santa Marta. Posisi tersebut membuat agenda kawasan bebas fosil mendapat panggung lebih besar dalam forum yang memang dirancang untuk membahas masa depan energi fosil.
Estafet menuju Pasifik
Setelah Santa Marta, perhatian kini bergeser ke Tuvalu, negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang akan menjadi tuan rumah konferensi penghentian fosil berikutnya pada 2027. Negara rendah yang rentan terhadap kenaikan muka laut itu selama ini dikenal sebagai suara kuat bagi negara-negara miskin yang paling terdampak perubahan iklim.
Maina Talia, Menteri Iklim Tuvalu, menggambarkan perjalanan forum ini sebagai pergeseran dari pelabuhan batu bara di Karibia menuju Pasifik. Dari sudut pandang aktivis, pemindahan lokasi itu penting agar pembahasan tidak berhenti di satu kawasan, melainkan terus mendorong keterlibatan negara-negara yang paling merasakan dampak krisis iklim.
Meski begitu, jarak Tuvalu menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pihak di kawasan Pasifik. Nikki Reisch dari Center for International Environmental Law menilai lokasi yang jauh tidak boleh menjadi alasan untuk absen, karena negara-negara kepulauan Pasifik sudah terlalu sering menanggung beban perjalanan ke berbagai forum agar suara mereka tetap terdengar dalam perundingan iklim global.
Rangkaian diskusi di Santa Marta menunjukkan bahwa pembahasan akhir energi fosil mulai bergerak dari tataran prinsip ke rancangan yang lebih operasional. Dengan peta jalan, dukungan ilmiah, dan gagasan kawasan bebas fosil kini masuk agenda, konferensi berikutnya di Tuvalu akan menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana komitmen politik itu bisa diterjemahkan menjadi rencana yang dapat dijalankan.
