Ancaman terganggunya pembinaan sepak bola Jawa Timur kini makin terasa seiring menguatnya desakan agar Kongres Pemilihan PSSI Jawa Timur segera digelar. Forum silaturahmi yang berisi Askab, Askot, dan klub se-Jawa Timur menilai penundaan hanya akan memperpanjang ketidakpastian di tubuh organisasi.
Sorotan utama mereka bukan hanya soal jadwal kongres, tetapi juga dampak yang bisa menjalar ke agenda olahraga daerah. Porprov menjadi salah satu kegiatan yang disebut rawan ikut terdampak bila polemik di internal organisasi terus dibiarkan.
Raja Siahaan, calon Ketua Umum PSSI Jawa Timur, mengatakan mayoritas pemangku kepentingan di daerah memang menginginkan percepatan kongres. Menurut dia, semakin lama kepastian ditunda, semakin besar pula rasa tidak pasti yang dirasakan para pelaku sepak bola di Jawa Timur.
Raja juga menyatakan dirinya sejalan dengan dorongan agar kongres dipercepat karena langkah itu dinilai lebih baik untuk menjaga stabilitas organisasi. Namun, ia masih menunggu langkah Plt Asprov Jawa Timur yang disebut akan mengirim surat ke PSSI Pusat untuk meminta kepastian jadwal.
Sebelumnya, Raja telah bertemu dengan Plt Ketua PSSI Jatim, Khairul Anwar. Dalam pertemuan itu, Khairul menyampaikan rencana berkirim surat ke PSSI Pusat pada 5 Mei 2026.
Raja menjelaskan bahwa sesuai statuta, PSSI Pusat memiliki waktu 14 hari untuk memberikan respons setelah surat itu dikirim. Jawaban dari PSSI Pusat nantinya akan menjadi dasar bagi langkah berikutnya yang akan ia ambil untuk menentukan sikap.
Kondisi yang dinilai makin meresahkan
Di sisi lain, Forum Silaturahmi Sepak Bola Jawa Timur menilai situasi yang berkembang saat ini sudah meresahkan. Juru bicara forum, Saiful Anwar, menyoroti penunjukan pelaksana tugas atau Plt yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Saiful menegaskan, kewenangan untuk menunjuk kepengurusan seharusnya berada di tangan Ketua Umum PSSI yang definitif. Karena itu, ia menilai kondisi yang muncul dari penunjukan Plt justru membuat suasana organisasi semakin tidak kondusif.
Ia menyebut solusi paling tepat untuk mengakhiri polemik adalah segera menggelar kongres pemilihan. Saiful juga mengingatkan bahwa sekitar 18 kabupaten/kota memiliki masa kepengurusan yang akan segera berakhir.
Dorongan bergerak ke Jakarta
Jika kongres tidak segera dilaksanakan, forum menyatakan siap bergerak ke Jakarta. Saiful menegaskan langkah itu bukan bentuk ancaman, melainkan upaya untuk mencari kepastian bagi organisasi.
Ia juga mengaitkan konflik yang berlarut dengan risiko terhadap pelaksanaan Porprov Jawa Timur. Menurut dia, bila sepak bola diboikot, dampaknya dapat merembet ke futsal dan sepak bola putri.
Ketua PSSI Kabupaten Pamekasan, Abdul Rozak, bahkan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan massa dalam jumlah besar ke Jakarta. Ia mengatakan sudah menyiapkan 20 bus, sementara setiap Askab siap mengirim sekitar 200 orang.
Rozak menuturkan, bila seluruh Askab dan Askot ikut bergerak, jumlah massa bisa mencapai ribuan orang. Menurut dia, langkah itu dipilih agar kongres segera terlaksana dan organisasi bisa kembali berjalan normal.
Kekhawatiran soal stabilitas organisasi
Rozak menilai penundaan kongres yang dibarengi penunjukan Plt di berbagai daerah berpotensi mengganggu stabilitas organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa membuat program pembinaan mandek.
Menurut Rozak, setelah proses pencalonan selesai, kongres seharusnya tinggal dijalankan. Namun yang terjadi justru proses diundur dan kemudian diikuti munculnya Plt di sejumlah daerah, sesuatu yang dinilainya berbahaya bagi organisasi.
Forum silaturahmi memastikan akan terus mengawal proses ini sampai kongres pemilihan digelar dan kepengurusan definitif PSSI Jawa Timur terbentuk. Mereka berharap PSSI Pusat segera memberi kepastian demi menjaga masa depan sepak bola di Jawa Timur.
Source: konijawatimur.co
