Penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat datang bukan sekadar sebagai seremoni, tetapi juga sebagai penilaian atas cara daerah mengelola pemerintahan. Status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menempatkan Jawa Barat di posisi yang ikut diperhitungkan dalam evaluasi kinerja daerah secara nasional.
Pengakuan tersebut diserahkan di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyerahkannya langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan sebagai bagian dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Evaluasi yang menempatkan Jawa Barat di barisan teratas
Kemendagri memakai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian penghargaan. Dalam penilaian itu, Jawa Barat masuk kelompok daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik.
Selain Jawa Barat, empat provinsi lain juga menerima penghargaan serupa, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Kehadiran lima provinsi ini menunjukkan bahwa penghargaan tersebut menjadi ukuran atas mutu tata kelola, bukan sekadar pencapaian administratif.
Bagi Pemprov Jabar, capaian ini memperkuat citra bahwa kerja pemerintahan daerah mereka tidak hanya dinilai dari output kebijakan, tetapi juga dari kemampuan menjaga konsistensi kinerja. Dalam konteks pelayanan publik yang terus dituntut semakin baik, posisi ini menjadi sinyal yang cukup kuat.
Momentum otonomi daerah yang memberi makna lebih luas
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 memberi latar yang penting bagi penghargaan ini. Dalam suasana itu, otonomi daerah kembali dipandang sebagai ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Erwan Setiawan menilai momentum tersebut penting untuk refleksi atas peran otonomi daerah. Ia memandang penghargaan yang diterima Jawa Barat dapat menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik sekaligus memperkuat kontribusi daerah bagi Indonesia secara umum.
Dari sudut pandang tata kelola, pengakuan ini juga menegaskan bahwa sebagian hasil reformasi pemerintahan daerah mulai terlihat. Namun, dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan tetap tidak bisa dikendurkan karena tantangan di lapangan masih besar.
Masih banyak pekerjaan rumah dalam tata kelola
Di sisi lain, Kemendagri tetap mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya ideal. Bima Arya menyebut integrasi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal.
Ia juga menyoroti bahwa birokrasi di banyak daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Selain itu, ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi dan menjadi salah satu isu yang belum selesai.
Masalah lain yang ikut disorot adalah kolaborasi antardaerah yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada pemerataan pembangunan yang belum merata, termasuk ketimpangan akses layanan dasar di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Arti penghargaan bagi Jawa Barat dan daerah lain
Di tengah catatan evaluasi yang masih berat, penghargaan untuk Jawa Barat memiliki nilai strategis. Capaian ini bisa menjadi modal untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat agenda pembangunan daerah.
Namun, penghargaan juga membawa pengingat bahwa ukuran kinerja pemerintahan tidak berhenti pada apresiasi. Keberhasilan baru benar-benar berarti jika tercermin dalam kualitas layanan, efektivitas kebijakan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penilaian Kemendagri memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kini semakin diukur dari kemampuan mengelola perencanaan, anggaran, dan hasil pembangunan secara terukur. Dalam kerangka itu, Jawa Barat menjadi salah satu contoh bahwa tata kelola yang kuat dapat memberi pengaruh besar terhadap posisi daerah di tingkat nasional.
Source: bandung.bisnis.com-
-
-
-
