Langkah hukum Thaksin Shinawatra akhirnya berakhir lebih cepat dari perkiraan setelah ia memperoleh pengampunan kerajaan. Keputusan itu membuat mantan perdana menteri Thailand tersebut bebas sepenuhnya dari kewajiban hukum, sekaligus menutup satu bab panjang yang selama ini terus membayangi namanya.
Pengampunan itu diumumkan melalui Royal Gazette pada Selasa malam dan mulai berlaku pada Rabu. Raja Maha Vajiralongkorn mengeluarkan keputusan tersebut bertepatan dengan ulang tahun Ratu Suthida, dan dalam sistem monarki konstitusional Thailand, raja memegang wewenang akhir dalam pemberian pengampunan bagi narapidana yang telah divonis bersalah.
Kebebasan yang datang lebih cepat
Thaksin sebelumnya baru keluar dari penjara Bangkok bulan lalu setelah menjalani delapan bulan dari hukuman satu tahun dalam kasus korupsi. Saat itu, ia masih harus menjalani masa percobaan empat bulan sebagai syarat pembebasan bersyarat.
Dengan pengampunan kerajaan tersebut, masa percobaan itu berakhir lebih cepat. Pengacaranya, Winyat Chatmontree, mengatakan kepada The Associated Press bahwa Thaksin kini sudah bebas sepenuhnya dari kewajiban hukum, meski proses melepas gelang pemantau elektronik masih perlu waktu beberapa hari.
Kasus lama yang menutup satu bab
Hukuman yang dijalani Thaksin berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Ia juga dihukum karena menyetujui proyek undian negara secara ilegal yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah.
Pada 2023, ia sempat divonis delapan tahun penjara. Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi satu tahun oleh raja, lalu Thaksin mendapat izin atas alasan medis untuk menjalani hukuman dari sebuah suite di Rumah Sakit Polisi Bangkok.
Nama besar yang belum benar-benar hilang
Meski urusan hukumnya selesai, perhatian terhadap Thaksin belum mereda. Keluarganya menyebut ia mungkin ingin menjauh dari politik, tetapi spekulasi mengenai perannya di Partai Pheu Thai tetap muncul.
Situasi itu tidak lepas dari posisi Thaksin sebagai tokoh yang masih punya pengaruh besar di Thailand. Pengampunan kerajaan memang menutup tahap hukum yang panjang, tetapi belum otomatis menghapus pertanyaan tentang langkah politiknya berikutnya.
Jejak politik yang panjang
Sebelum tersingkir dari kekuasaan, Thaksin dikenal sebagai pengusaha telekomunikasi yang mendirikan partai politiknya sendiri pada 1998. Ia kemudian menjabat sebagai perdana menteri dari 2001 hingga kudeta militer menggulingkannya pada 2006 saat ia berada di luar negeri.
Kepergiannya dari kursi pemerintahan memicu polarisasi politik selama hampir dua dekade. Kebijakan populisnya banyak didukung pemilih berpendapatan lebih rendah, terutama di wilayah utara dan timur laut pedesaan, tetapi gaya kepemimpinannya juga memicu jarak dengan elit kota, kelompok royalistis, dan militer.
Pengampunan kerajaan ini kini menandai penutup formal atas salah satu bab paling berlarut dalam sejarah politik modern Thailand. Namun, dengan nama Thaksin yang masih kuat dalam percakapan politik nasional, pengaruhnya tampak belum benar-benar selesai.
