Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi penanda bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat perhatian di tingkat nasional. Dalam kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik 2025, Pemprov Jabar tercatat sebagai salah satu daerah yang dinilai menonjol berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Pencapaian itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Prosesi penyerahan berlangsung di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.
Bagi Erwan, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi administratif. Capaian itu ia pandang sebagai hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah yang harus dijaga agar tidak berhenti pada pengakuan semata.
Erwan menekankan bahwa apresiasi seperti ini semestinya menjadi dorongan untuk memperkuat mutu pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kinerja Pemprov Jabar terus naik dan memberi manfaat yang lebih luas bagi daerah maupun Indonesia.
“Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi, demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya,” kata Erwan, dikutip dari jabarprov.
Di saat yang sama, penghargaan ini juga memperlihatkan bahwa Jawa Barat berada dalam kelompok provinsi yang memperoleh penilaian baik pada aspek penyelenggaraan pemerintahan. Selain Jawa Barat, ada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan yang masuk dalam kategori serupa.
Daftar daerah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dari pemerintah pusat berjalan pada banyak level dan memberi ruang bagi daerah untuk menunjukkan kualitas tata kelolanya. Dalam konteks Jawa Barat, pengakuan ini menjadi sinyal bahwa perangkat daerah dinilai mampu memenuhi standar tertentu dalam menjalankan pemerintahan.
Penghargaan itu juga tidak lepas dari arah kebijakan yang sejak awal ditekankan Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Keduanya menempatkan kebijakan daerah agar berhubungan langsung dengan kebutuhan warga, terutama pada pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Arah pembangunan tersebut dirangkum dalam empat misi utama. Misi itu mencakup penguatan sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, pengurangan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip clean governance.
Keempat misi itu memperlihatkan bahwa capaian yang diterima Pemprov Jabar tidak berdiri sendiri. Penilaian dari Kemendagri ikut menggambarkan bagaimana arah pembangunan dijalankan melalui kerja birokrasi yang terukur dan diarahkan pada hasil yang bisa dirasakan masyarakat.
Bagi publik Jawa Barat, penghargaan nasional ini memberi sinyal positif atas kinerja pemerintah provinsi. Meski begitu, Erwan mengingatkan bahwa pengakuan semacam ini tidak boleh membuat jajaran Pemprov Jabar cepat puas.
Tantangan berikutnya ada pada konsistensi menjaga kualitas layanan publik di seluruh wilayah. Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan tepat, penghargaan ini justru menjadi pengingat agar perbaikan pemerintahan terus berlangsung dan manfaatnya benar-benar hadir di lapangan.
Source: news.google.com-
-
-
-
