Penanganan kemiskinan di Jawa Timur kini didorong agar lebih tajam, karena karakter masalah di tiap daerah tidak selalu sama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai, cara umum tidak cukup untuk menjawab kondisi di wilayah seperti Madura, Tapal Kuda, Mataraman, hingga Pantura.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus mengikuti peta sosial ekonomi masing-masing wilayah. Pesan itu ia tegaskan saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.
Pola kemiskinan tidak bisa disamaratakan
Khofifah menekankan bahwa disparitas kemiskinan antardaerah membuat pemerintah provinsi perlu memakai pendekatan yang lebih spesifik. Menurut dia, pola kemiskinan di satu kawasan bisa sangat berbeda dengan kawasan lain, sehingga intervensi juga tidak boleh dipukul rata.
Karena itu, Pemprov Jatim menjalankan pendekatan afirmatif berbasis spasial. Langkah ini dipakai agar program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh kantong-kantong kemiskinan yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih besar.
Penguatan basis data juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Dengan pengelompokan wilayah yang lebih jelas, pemerintah berharap kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada solusi umum, tetapi benar-benar menyesuaikan kebutuhan lokal.
Desa dan kota mendapat arah intervensi berbeda
Selain membedakan antarwilayah, pemerintah juga membedakan strategi untuk desa dan kota. Khofifah menyebut, keduanya menghadapi tantangan kemiskinan yang tidak sama, sehingga arah kebijakan perlu dibuat berbeda.
Di perdesaan, fokus diarahkan pada hilirisasi produk lokal, penguatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, serta pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada potensi wilayah. Sementara di kawasan perkotaan, perhatian lebih banyak diarahkan pada penguatan ekonomi digital, pelatihan kompetensi tenaga kerja, dan fasilitasi job fair.
Pemerintah menilai langkah itu lebih relevan untuk kota karena persoalan kemiskinan di wilayah perkotaan erat kaitannya dengan akses pekerjaan dan daya saing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang berbeda, intervensi diharapkan lebih sesuai dengan sumber persoalan yang dihadapi warga.
Infrastruktur dasar ikut menjadi sasaran
Penanganan kemiskinan di Jawa Timur tidak hanya bergerak di sektor ekonomi. Pemprov Jatim juga memasukkan perbaikan infrastruktur dasar sebagai bagian dari penanganan kemiskinan spasial.
Program yang dijalankan mencakup penyediaan Rumah Tidak Layak Huni, akses air minum, dan sanitasi layak di wilayah yang masuk kantong kemiskinan. Pemerintah menilai, kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga terkait kualitas hidup dan terpenuhinya layanan dasar.
Karena itu, pembenahan kebutuhan paling mendasar dianggap penting untuk menekan kerentanan masyarakat lebih cepat. Pendekatan ini memberi ruang agar warga tidak hanya dibantu dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi lingkungan hidup yang lebih layak.
Bantuan sosial didorong menuju kemandirian
Khofifah juga menegaskan bahwa kemiskinan kronis tidak bisa terus ditangani hanya dengan bantuan sosial. Menurut dia, arah kebijakan harus bergeser ke pemberdayaan dan kemandirian ekonomi agar penerima manfaat tidak terus bergantung pada dukungan negara.
Salah satu bentuknya adalah Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem senilai Rp1,5 juta per penerima manfaat yang diarahkan sebagai modal usaha. Program itu kemudian diperkuat dengan KIP Jawara untuk mendorong masyarakat memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa bantuan tidak semata diberikan untuk kebutuhan sesaat. Pemerintah ingin bantuan tersebut menjadi pijakan awal agar penerima manfaat bisa bergerak menuju usaha yang lebih mandiri.
Sorotan DPRD dan dorongan sinergi daerah
Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rapat paripurna menilai penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum signifikan dan cenderung stagnan. Fraksi itu juga menyoroti masih adanya kantong kemiskinan di Madura, Tapal Kuda, hingga Mataraman yang memerlukan kebijakan lebih spesifik.
Menanggapi masukan tersebut, Pemprov Jatim menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kerja sama lintas daerah dipandang perlu agar data spasial yang dipakai semakin akurat dan intervensi bisa menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan cara itu, penanganan kemiskinan diarahkan menjadi lebih struktural dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan sesaat, melainkan berjalan melalui kombinasi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembenahan layanan dasar yang sesuai kebutuhan warga di tiap daerah.
Source: www.jatimpos.co
