Penyidikan KPK atas dugaan pemerasan yang menyeret Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terus melebar ke sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam pemeriksaan terbaru, lembaga antirasuah kembali memeriksa sembilan orang dari unsur pejabat, sehingga total saksi pejabat yang sudah dimintai keterangan mencapai 27 orang.
Pola pemeriksaan yang dilakukan bertahap menunjukkan penyidik sedang menyusun rangkaian peristiwa secara lebih utuh. Keterangan dari para pejabat dinilai penting untuk membaca hubungan antarunit kerja, sekaligus menelusuri dugaan penerimaan lain yang ikut menjadi fokus perkara.
Pemeriksaan berlangsung bertahap di Jawa Timur
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik membutuhkan keterangan yang lengkap agar konstruksi perkara menjadi lebih terang. Karena itu, pemeriksaan dilakukan selama tiga hari dengan masing-masing sembilan saksi diperiksa setiap harinya di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa KPK tidak berhenti pada pihak yang lebih dulu disebut, tetapi juga menyisir orang lain yang diduga mengetahui rangkaian kejadian. Pendalaman seperti ini dibutuhkan agar penyidik dapat menyandingkan keterangan antar-saksi dan mencari titik temu dari dugaan perkara yang sedang ditelusuri.
Budi juga menegaskan bahwa pemeriksaan saksi menjadi bagian dari upaya mengungkap perkara secara lebih terang. KPK, kata dia, bekerja secara intensif dan profesional, sambil tetap membuka peluang pengembangan bila nantinya ditemukan bukti baru yang relevan.
Sembilan nama kembali dipanggil pada pemeriksaan Jumat
Pada pemeriksaan lanjutan hari Jumat, KPK memanggil sembilan pejabat dan unsur lain di lingkungan Pemkab Tulungagung. Di antaranya adalah Ajudan Bupati Tulungagung dari anggota Polri Sugeng, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, serta Kabid Bina Marga Ahmad Rifa’i.
Penyidik juga memeriksa Kabid Sumber Daya Air Endra Wibawa, Kabid Penataan Ruang Erna Suryani, dan Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Mochamad Nur Alamsyah. Nama lain yang turut diperiksa ialah Kepala Bappenda Johanes Bagus Kuncoro, Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardani, dan Direktur RSUD ISKAK Zuhrotul Aini.
Komposisi saksi yang dipanggil memperlihatkan bahwa pemeriksaan tidak hanya menyasar satu dinas tertentu. Keterlibatan pejabat dari sektor infrastruktur, pendapatan daerah, kesehatan, hingga rumah sakit daerah memberi gambaran bahwa penyidik sedang melihat jaringan hubungan yang lebih luas.
Jejak keterangan dari dinas lain ikut ditelusuri
Sebelum pemeriksaan pada Jumat, KPK lebih dulu memanggil sembilan saksi pada Rabu dan sembilan saksi lainnya pada Kamis. Pada Rabu, saksi berasal dari unsur Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satpol PP, dua sekretaris pribadi bupati, dan staf protokol Setda Tulungagung.
Pada Kamis, penyidik memeriksa Pj Sekda Tulungagung bersama sejumlah pejabat dari BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, hingga mantan pejabat di bagian umum dan Bapenda. Urutan pemeriksaan yang berlapis ini menunjukkan KPK berusaha membangun keterangan lintas dinas agar dugaan peran masing-masing pihak dapat dipetakan lebih rinci.
Total 27 pejabat yang telah dimintai keterangan menjadi perkembangan penting dalam penyidikan. Semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin besar pula peluang penyidik menemukan hubungan antara kebijakan, alur komunikasi, dan dugaan penerimaan lain yang sedang didalami.
Arah penyidikan masih terbuka
KPK belum membeberkan secara rinci hasil pemeriksaan terbaru itu. Namun lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa proses penyidikan terus berjalan untuk memperkuat alat bukti dan memastikan setiap keterangan saksi diperiksa secara menyeluruh.
Dalam perkara yang melibatkan pejabat daerah, pemeriksaan lintas instansi kerap menjadi bagian penting untuk membaca pola interaksi birokrasi. Pada kasus Tulungagung, penyidik tampak memusatkan perhatian pada sejumlah pejabat yang berada di posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Source: jatim.antaranews.com
