Dewan Energi Nasional tengah menyiapkan arah baru dalam penyaluran BBM subsidi ketika tekanan harga minyak terus meningkat. Salah satu opsi yang paling disorot adalah pembatasan Pertalite dan Biosolar berdasarkan kapasitas mesin atau CC serta jenis kendaraan.
Pendekatan itu dipakai agar subsidi lebih tepat sasaran dan tidak tersedot ke konsumsi yang tidak semestinya. Dengan cara ini, pemerintah berharap volume BBM bersubsidi bisa ditekan tanpa mengurangi bantuan bagi kelompok yang benar-benar berhak.
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyebut skema pembatasan tersebut berpotensi menghemat 10 hingga 15 persen dari total volume bahan bakar. Hitungan itu muncul jika aturan diterapkan dengan melihat CC dan klasifikasi kendaraan penerima subsidi.
DEN memandang langkah ini sebagai bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih besar. Pemerintah ingin menahan konsumsi berlebihan pada kendaraan yang tidak layak menikmati dukungan harga dari negara.
Dorongan untuk menata subsidi juga tidak berhenti pada BBM. Pemerintah ikut menyiapkan penguatan subsidi LPG 3 kg agar penyalurannya lebih akurat.
Satya menjelaskan bahwa transformasi subsidi LPG 3 kg akan berbasis data P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dengan basis data itu, subsidi diarahkan agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat.
DEN menilai model berbasis data seperti ini dapat memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus mengurangi kebocoran distribusi energi bersubsidi. Karena itu, penataan BBM dan LPG ditempatkan dalam kerangka yang sama, yakni membuat dukungan harga negara lebih selektif.
Di sisi lain, percepatan elektrifikasi transportasi juga masuk ke dalam strategi penghematan energi. Jika penggunaan kendaraan listrik meningkat, konsumsi BBM diperkirakan turun bertahap.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat pasokan energi domestik. Upaya itu mencakup pemaksimalan pemanfaatan DMO batu bara dan gas, serta penggunaan minyak kelapa sawit untuk program biodiesel B50.
Mandatori B50 direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Satya mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan impor solar secara signifikan.
Ia juga menyebut target pemerintah adalah menekan impor solar hingga nol. Arah itu sejalan dengan kebijakan energi yang lebih mandiri di tengah dinamika harga minyak yang terus bergerak naik.
Kombinasi pengendalian subsidi, elektrifikasi, dan optimalisasi pasokan disebut menjadi fondasi untuk menjaga ketahanan energi sekaligus stabilitas fiskal. Di tengah tekanan biaya energi, pembatasan BBM subsidi berdasarkan CC dan jenis kendaraan kini menjadi salah satu opsi yang paling menonjol.
Source: www.suara.com
