Pakistan kembali mendapat dukungan besar dari IMF saat pemerintahnya masih bergulat dengan inflasi dan ruang fiskal yang sempit. Persetujuan pembiayaan senilai US$1,32 miliar atau sekitar Rp23 triliun ini menjadi salah satu penopang penting bagi upaya menjaga stabilitas ekonomi yang masih mudah terguncang.
Bantuan tersebut dibagi ke dalam dua jalur pendanaan. IMF menyalurkan US$1,1 miliar melalui Fasilitas Dana Diperpanjang atau EFF, lalu menambahkan US$220 juta lewat Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan.
Pembagian dana itu menunjukkan bahwa dukungan IMF tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek. Dorongan tersebut juga diarahkan agar Pakistan lebih siap menghadapi risiko dari pasar global dan tekanan fiskal yang terus berulang.
IMF menilai kebijakan yang dijalankan otoritas Pakistan mulai menghasilkan perbaikan. Dalam pernyataannya, lembaga itu menyebut pengaturan di bawah EFF telah membantu menstabilkan ekonomi dan membangun kembali kepercayaan di tengah situasi global yang menantang, termasuk perang Timur Tengah yang sedang berlangsung.
Ekonomi yang belum benar-benar pulih
Meski ada tambahan dana, kondisi dasar ekonomi Pakistan masih jauh dari aman. Analisis yang beredar menyebut fundamental ekonomi negara itu melemah setelah dampak jangka panjang ketegangan geopolitik Operasi Sindoor yang meletus pada Mei 2025.
Pertumbuhan ekonomi Pakistan juga disebut stagnan di kisaran 3 persen selama tiga tahun terakhir. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal masih tinggi, sehingga ruang pemerintah untuk bergerak tetap terbatas.
Inflasi tetap menjadi masalah yang sulit dikendalikan. Proyeksi kenaikan harga diperkirakan mencapai 7,2 persen pada 2026, lalu naik lagi menjadi 8,4 persen pada 2027.
Tekanan itu mendorong bank sentral Pakistan bertindak cepat. Otoritas moneter disebut menaikkan suku bunga acuan secara mengejutkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Dampak merembet ke sektor riil
Efek tekanan ekonomi tidak berhenti pada kebijakan moneter. Sektor pariwisata dan perdagangan ikut merasakan beban yang lebih berat karena biaya operasional meningkat.
Wilayah Gilgit-Baltistan serta logistik ekspor tekstil dilaporkan berada di bawah tekanan besar akibat pembatasan wilayah udara. Situasi itu ikut mengganggu aktivitas bisnis di sejumlah jalur ekonomi penting.
Kepercayaan pembeli internasional yang menurun juga memperburuk keadaan. Sejumlah mitra dagang disebut beralih ke negara lain di Asia, dan kondisi ini berisiko menggerus pangsa pasar ekspor komoditas utama Pakistan.
Bantuan IMF memang memberi ruang bernapas bagi pemerintah Pakistan, tetapi persoalan strukturalnya belum selesai. Basis pajak yang sempit dan inefisiensi energi masih menjadi hambatan utama bagi pemulihan yang lebih kuat.
Di saat yang sama, pemerintah juga harus tetap memusatkan perhatian pada reformasi ekonomi. Tekanan fiskal diperkirakan masih tinggi karena kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan nasional akan ikut meningkat dalam waktu dekat.
