Penerimaan seluruh fraksi DPRD Jawa Timur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur memberi ruang bagi pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembenahan program pembangunan dengan dukungan politik yang utuh. Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Khofifah Indar Parawansa memandang sikap itu sebagai tanda bahwa eksekutif dan legislatif tetap berada dalam jalur kerja yang sama.
Khofifah menilai momen tersebut penting karena arah pembangunan Jawa Timur tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Ia menyebut pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga ikut menopang capaian yang dinikmati bersama.
Di hadapan pembahasan itu, Khofifah meminta agar masukan dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus LKPJ, dan anggota dewan dibaca sebagai bahan evaluasi yang membangun. Ia menegaskan seluruh catatan DPRD akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari koreksi kebijakan dan penyempurnaan program ke depan.
Menurut Khofifah, kritik dan rekomendasi tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen formal. Ia ingin seluruh catatan itu masuk ke agenda perbaikan agar langkah pemerintah provinsi semakin tepat sasaran.
Batas kewenangan harus dibedakan
Khofifah juga mengingatkan bahwa tidak semua usulan bisa langsung dijadikan beban pemerintah provinsi. Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Ia menilai catatan DPRD perlu ditempatkan sesuai pembagian kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Dengan cara itu, evaluasi terhadap kinerja daerah bisa lebih akurat dan tidak bercampur dengan urusan yang berada di luar otoritas provinsi.
Fokus pangan dan alih fungsi lahan
Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi. Khofifah menilai persoalan ini langsung terkait dengan ketahanan pangan nasional.
Pemprov Jawa Timur, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan berkomunikasi dengan Menteri ATR/BPN. Langkah itu ditempuh agar pengendalian alih fungsi lahan tetap menjaga peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
Capaian pendidikan dan kesehatan
Di sektor pendidikan, Khofifah menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mencapai 100 persen pada 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ia menjelaskan bahwa penguatan indikator pendidikan dasar tetap membutuhkan kerja bersama dengan pemerintah kabupaten/kota karena pembagian kewenangan antarjenjang berbeda.
Pemprov Jawa Timur menangani jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara pendidikan dasar dan SMP, termasuk indikator seperti rata-rata lama sekolah, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pada bidang kesehatan, Khofifah meluruskan sejumlah catatan terkait stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Ia menyebut angka stunting di Jawa Timur kini tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional setelah Bali.
Untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jawa Timur disebut berada pada posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional. Khofifah meminta penilaian terhadap capaian provinsi dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu persoalan di daerah tertentu.
Kinerja BUMD dan apresiasi pembangunan
Khofifah juga menilai evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah harus dilakukan secara proporsional sesuai karakter masing-masing perusahaan. Ia mencontohkan Bank Jatim yang pada RUPS 2026 atas kinerja tahun 2025 mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Menurut dia, pemerintah provinsi tidak bekerja untuk mengejar penghargaan. Meski begitu, berbagai apresiasi yang diterima dianggap sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak di Jawa Timur.
Ia juga menyinggung penganugerahan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima Jawa Timur karena konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020 hingga 2025. Penghargaan itu, kata Khofifah, layak dipersembahkan kepada para petani yang ia sebut sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur.
Di sisi lain, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan seluruh fraksi DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan catatan dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Musyafak menilai catatan tersebut merupakan bentuk dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah semakin sempurna dan membawa berkah bagi masyarakat Jawa Timur. Dengan penerimaan dari seluruh fraksi, pembahasan LKPJ kali ini memperlihatkan bahwa kerja sama eksekutif dan legislatif tetap solid dalam mengarahkan pembangunan daerah.
Source: telusur.co.id
