Keterbatasan kursi di sekolah negeri Jawa Tengah kembali menjadi sorotan karena jumlah lulusan SMP sederajat jauh melampaui daya tampung yang tersedia. Situasi ini membuat proses Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB dipandang harus berjalan sangat terbuka, sebab persaingan masuk sekolah negeri dipastikan tetap ketat.
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 231.724 kursi untuk SPMB SMA dan SMK tahun ajaran 2026/2027. Di saat yang sama, jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah mencapai 567.500 siswa, sehingga kuota sekolah negeri baru bisa menampung 40,83 persen dari total lulusan.
Kondisi itu membuat sebagian besar lulusan tetap harus mencari jalur pendidikan lain di luar sekolah negeri. Bagi banyak keluarga, momen penerimaan murid baru pun menjadi tahap yang sangat menentukan karena kesempatan masuk sekolah negeri terbatas.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai situasi tersebut tidak boleh memunculkan ketidakadilan dalam seleksi. Ia meminta SPMB dijalankan secara profesional, tanpa intervensi, dan tanpa praktik titipan yang merugikan calon murid lain.
Menurut Saleh, keterbatasan daya tampung justru menuntut pengawasan yang lebih ketat. Jika proses seleksi tidak bersih, dampaknya bukan hanya kekecewaan masyarakat, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di daerah.
Saleh juga menekankan bahwa keadilan dalam penerimaan murid tidak cukup dipahami sebagai urusan teknis. Baginya, kepastian yang sama bagi seluruh calon murid harus menjadi prinsip utama agar proses seleksi tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi SPMB dapat diakses dengan mudah. Jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak kebingungan mengikuti prosesnya.
Keterbukaan informasi disebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penerimaan murid baru. Tanpa informasi yang transparan, kecurigaan terhadap jalannya seleksi akan lebih mudah muncul dan menambah beban bagi calon siswa maupun keluarga mereka.
Saleh menilai semua pihak perlu menjaga integritas pelaksanaan SPMB dari awal sampai akhir. Proses penerimaan tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat, terlebih ketika jumlah kursi negeri hanya mampu menampung sebagian kecil lulusan.
Sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Saleh menempatkan persoalan daya tampung ini sebagai perhatian serius dalam layanan pendidikan daerah. Dengan selisih jumlah lulusan dan kursi negeri yang cukup jauh, SPMB kembali menjadi tahap paling krusial bagi banyak keluarga di Jawa Tengah.
Source: beritajateng.id
