Rencana Kredit Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang belum terlayani layanan perbankan formal. Skema dengan bunga maksimal 5 persen itu dinilai Otoritas Jasa Keuangan sebagai ruang baru bagi bank, tetapi hanya jika penyalurannya dijaga dengan disiplin dan kehati-hatian tinggi.
OJK melihat program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan juga instrumen yang dapat ikut menggerakkan ekonomi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai inisiatif tersebut sangat baik dan berpotensi menjadi kesempatan bisnis jangka panjang bagi perbankan.
Peluang inklusi keuangan dan bisnis bank
Dorongan utama dari kebijakan ini adalah memperluas akses pembiayaan ke kelompok masyarakat yang selama ini sulit masuk ke sistem keuangan formal. Dengan tenor satu tahun dan bunga rendah, program ini diharapkan memberi manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok unbankable.
Bagi bank, OJK memandang skema ini tetap punya daya tarik selama dijalankan sesuai kemampuan dan karakter masing-masing lembaga. Karena itu, pengelolaan program tidak boleh dilepaskan dari tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat.
Risiko NPL jadi perhatian utama
Di balik peluang tersebut, OJK mengingatkan adanya risiko kredit bermasalah jika penyaluran tidak diawasi dengan ketat. Segmen penerima yang belum terbiasa dengan layanan keuangan formal dapat memunculkan tekanan pada kualitas aset bank apabila pengendalian lemah.
Untuk itu, OJK meminta bank melakukan pengawasan lebih ketat dan stress test secara berkala. Langkah ini dinilai penting agar ketahanan modal tetap terjaga dan kualitas aset tidak mudah goyah saat menghadapi berbagai skenario ekonomi.
Selain itu, bank juga diminta membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa depan. Penyaluran kredit pun tetap harus mengikuti prinsip kehati-hatian 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.
Bank diminta jaga tata kelola dan margin
Dian menegaskan bank perlu memastikan program ini berjalan sesuai risk appetite dan expertise masing-masing. Dengan cara itu, penyaluran Kredit Rakyat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tidak menekan kesehatan perbankan secara keseluruhan.
OJK juga berkomitmen mengawal implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu margin keuntungan dan ketahanan modal bank. Lembaga pengawas itu menyatakan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan akan terus dilakukan supaya program tetap sehat, termitigasi dengan baik, dan memberi hasil yang tepat sasaran.
Ruang penurunan bunga masih terbuka
Di tengah pembahasan soal Kredit Rakyat, OJK juga melihat arah suku bunga kredit perbankan masih memberi ruang penyesuaian. Data OJK menunjukkan rata-rata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah pada Maret 2026 berada di 8,76 persen, turun dari 8,80 persen pada Februari 2026.
Penurunan itu terutama dipengaruhi oleh turunnya rerata tertimbang suku bunga kredit produktif. Suku bunga KMK turun 67 bps menjadi 8,00 persen, sedangkan KI turun 68 bps menjadi 7,90 persen.
OJK menjelaskan tren ini juga sejalan dengan penurunan rerata tertimbang DPK Rupiah sebesar 55 bps menjadi 2,66 persen. Selain itu, BI Rate selama setahun terakhir turun dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026, dengan penurunan terakhir terjadi pada September 2025.
Meski begitu, laju penurunan bunga kredit di setiap bank tetap bergantung pada struktur biaya dana atau cost of fund masing-masing lembaga. Karena itu, perbankan didorong memperbesar porsi dana murah agar ruang penurunan bunga bisa lebih efisien dan tidak mengganggu rasio keuangan.
OJK memperkirakan tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut, tetapi bank diminta tetap mencermati dinamika geopolitik global dan kebijakan moneter internasional. Salah satu faktor yang disorot adalah keputusan The Fed pada rapat FOMC akhir April 2026 yang mempertahankan Fed Funds Rate di kisaran 3,50 persen-3,75 persen.
Dengan kombinasi dorongan inklusi keuangan dan pengawasan risiko yang ketat, Kredit Rakyat diposisikan sebagai program yang harus tumbuh hati-hati. OJK ingin memastikan pembiayaan murah ini memperluas akses masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan industri perbankan.
