Kota Bandung memasang pengawasan ekstra ketat menjelang Peparda VII Jawa Barat 2026, terutama untuk mencegah lolosnya atlet non-disabilitas ke dalam ajang itu. Ketua Umum NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, menilai praktik semacam itu tidak boleh diberi ruang karena bisa merugikan atlet disabilitas yang berhak bertanding.
Fokus paling besar diarahkan pada klasifikasi low vision, khususnya kategori B2 dan B3, yang dinilai paling rentan disalahgunakan. Yadi melihat masalah ini cukup rawan karena kondisi atlet tidak selalu mudah dikenali hanya dari tampilan luar.
Celah yang paling disorot
Menurut Yadi, pengawasan harus dimulai dari pintu klasifikasi, bukan hanya saat pertandingan berlangsung. Karena itu, NPCI Kota Bandung menyiapkan langkah pengawasan sejak tahap awal agar proses seleksi atlet tetap kredibel.
Ia juga menyebut adanya dugaan manipulasi klasifikasi pada Peparda sebelumnya. Pengalaman itu membuat NPCI Kota Bandung menilai pengawasan kali ini harus jauh lebih disiplin dan tidak longgar.
Verifikasi jadi penentu
Yadi menegaskan atlet disabilitas yang sah semestinya memiliki rekam medis yang valid. Ia juga menilai riwayat pendidikan formal yang jelas penting untuk membantu proses verifikasi, termasuk jejak yang terang dari Sekolah Luar Biasa.
Atlet yang muncul tiba-tiba tanpa riwayat yang jelas, menurut dia, tidak boleh langsung lolos klasifikasi. Hal ini menjadi semakin penting karena disabilitas netra termasuk yang paling sulit dibaca hanya dari penampilan fisik.
Cabang catur ikut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menjadi sasaran manipulasi klasifikasi. Pada cabang seperti ini, verifikasi administratif dan medis menjadi kunci untuk menjaga keadilan pertandingan.
Langkah pengamanan dari tuan rumah
Sebagai tuan rumah, NPCI Kota Bandung tidak berjalan sendiri. Organisasi itu akan berkoordinasi intensif dengan NPCI Jawa Barat dan menurunkan tim klasifikasi internal untuk ikut mengawasi proses di lapangan.
Untuk menutup celah pada klasifikasi low vision, NPCI Kota Bandung juga akan mewajibkan surat verifikasi resmi. Dokumen itu minimal harus berasal dari rumah sakit mata dengan standar klasifikasi internasional, seperti JEC Kedoya di Jakarta.
Persiapan waktu yang makin sempit
Di tengah perhatian pada klasifikasi, kepastian jadwal Peparda VII Jawa Barat 2026 juga mulai mengerucut. Berdasarkan rapat terakhir bersama Pengurus Besar, ajang itu diproyeksikan berlangsung pada pertengahan November atau akhir November 2026.
NPCI Kota Bandung berencana kembali menggelar rapat dengan Pengurus Besar dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan dipakai untuk memfinalisasi struktur kepengurusan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan di Kota Bandung.
Status tuan rumah yang sempat bergeser
Peparda VII awalnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Indramayu, lalu dialihkan ke Kota Bandung. Yadi menjelaskan bahwa Kota Bandung sebenarnya sudah mengajukan diri bersama Indramayu pada akhir 2024 hingga awal 2025, sebelum penetapan awal jatuh ke Indramayu.
Perubahan tuan rumah terjadi setelah kesiapan Indramayu dinilai kurang memadai. Hak penyelenggaraan resmi kemudian dialihkan ke Kota Bandung pada Februari lalu, sehingga waktu persiapan menjadi lebih pendek dari kondisi ideal.
Yadi menilai penunjukan tuan rumah seharusnya dilakukan dua tahun sebelumnya agar perencanaan anggaran dan infrastruktur lebih matang. Karena keputusan baru datang di tahun berjalan, pendanaan Peparda VII tidak bisa masuk APBD murni dan harus melalui Anggaran Biaya Tambahan.
Meski ruang persiapan terbatas, NPCI Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung tetap menyatakan komitmen untuk menyukseskan Peparda VII. Yadi menegaskan kerja keras dan sinergi menjadi modal utama agar ajang tersebut berjalan sesuai harapan.
Source: pelitajabar.com
