Perdebatan soal kendaraan listrik kerap berhenti pada urusan mengganti mobil berbahan bakar minyak. Namun, Periklindo menempatkannya pada level yang lebih besar, yakni sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional saat pasokan energi dunia terganggu.
Pandangan itu muncul karena ketergantungan pada BBM membuat sebuah negara rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan. Saat distribusi energi tersendat, dampaknya bisa langsung terasa pada biaya mobilitas dan kestabilan kebutuhan energi di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, mengatakan kendaraan listrik perlu terus didukung karena dapat menjadi salah satu jawaban ketika kondisi tak terduga muncul di tingkat global. Ia menilai isu ini tidak lagi sebatas pilihan teknologi, melainkan menyangkut daya tahan sistem energi dalam jangka panjang.
Rofiqi mencontohkan konflik Iran dan Israel sebagai salah satu situasi yang dapat mengganggu jalur distribusi energi. Gangguan seperti itu, menurut dia, berpotensi menghambat pasokan BBM sekaligus mendorong kenaikan harga bahan bakar.
Elektrifikasi dan ketahanan energi
Bagi Periklindo, elektrifikasi transportasi berkaitan langsung dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Karena itu, kendaraan listrik dipandang bukan hanya sebagai produk otomotif baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat sistem energi nasional.
Dalam kerangka itu, ukuran keberhasilan transisi tidak cukup dilihat dari jumlah kendaraan yang terjual. Yang lebih penting adalah kemampuan negara membangun sistem transportasi yang lebih tahan terhadap guncangan pasokan.
Rofiqi menegaskan bahwa pembahasan kendaraan listrik kini bergeser dari soal kemampuan teknologi ke soal komitmen. Menurut dia, tantangan utama ada pada kemauan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk bergerak ke arah yang sama.
Ia menyebut adopsi kendaraan listrik tidak lagi bisa diposisikan sebagai pertanyaan bisa atau tidak bisa. Yang menentukan justru keselarasan kebijakan dan kehendak seluruh pemangku kepentingan.
Belajar dari negara lain
Periklindo juga menilai pengalaman sejumlah negara menunjukkan transisi besar dapat terjadi bila kebijakan dijalankan secara tegas dan konsisten. Rofiqi menekankan bahwa keberhasilan perubahan sangat bergantung pada keberanian pemerintah menetapkan kebijakan yang berkelanjutan.
Ia menyinggung Ethiopia sebagai contoh negara yang menerapkan pelarangan impor kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Langkah itu, menurut dia, memperlihatkan bahwa perubahan besar bisa diwujudkan ketika ada kemauan politik yang kuat.
Norwegia juga disebut sebagai contoh lain dengan tingkat adopsi kendaraan listrik yang sangat tinggi. Rofiqi mengatakan populasi kendaraan ICE di negara itu kini tinggal sekitar 10 hingga 15 persen.
Menurut dia, capaian Norwegia tidak lahir dalam waktu singkat. Proses tersebut membutuhkan waktu serta dukungan pemerintah yang konsisten dan tegas dalam menjalankan kebijakan.
Tantangan ada pada keselarasan
Di tengah dorongan mempercepat elektrifikasi, Periklindo menilai hambatan terbesar justru bukan pada teknologinya. Tantangan yang lebih besar muncul karena masing-masing pihak masih membawa kepentingannya sendiri.
Kondisi itu membuat transisi kendaraan listrik membutuhkan kesamaan arah antara regulator, industri, dan masyarakat. Tanpa keselarasan tersebut, target yang lebih besar, termasuk ketahanan energi, akan sulit dicapai.
Karena itu, kendaraan listrik dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan energi dan lonjakan harga BBM. Isunya tidak berhenti pada pergantian jenis kendaraan, tetapi menyentuh kemampuan Indonesia membangun sistem energi yang lebih mandiri dan lebih tahan terhadap tekanan dari luar.
Source: otomotif.kompas.com
