Pemulihan usaha kecil di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menjadi tanda paling nyata bahwa ekonomi di wilayah terdampak mulai bergerak lagi. Warung, toko, restoran, dan kafe yang sempat berhenti beroperasi perlahan kembali melayani warga, sekaligus menghidupkan aktivitas harian di banyak daerah.
Geliat itu terlihat dari data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mencatat Sumatera Barat sudah pulih 100 persen. Sementara itu, Aceh dan Sumatera Utara masing-masing telah mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota disebut kembali berjalan normal dalam aktivitas ekonomi.
UMKM jadi penanda paling cepat terlihat
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menilai kembalinya usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sinyal penting dalam pemulihan daerah. Menurut dia, warung dan toko kecil punya peran langsung dalam menggerakkan kembali ekonomi masyarakat.
“Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan,” ujar Tito di Jakarta. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya diukur dari bangunan yang kembali berdiri, tetapi juga dari kehidupan ekonomi warga yang mulai aktif lagi.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak sempat menurun dan inflasi sempat meningkat. Namun, situasi tersebut kini mulai membaik seiring lebih banyak pelaku usaha kembali membuka layanan dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Masih ada titik yang belum pulih sepenuhnya
Di tengah kabar baik itu, beberapa wilayah masih menyisakan kerusakan yang cukup berat. Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian lanjutan karena sedikitnya 13 unit usaha rusak berat.
Kerusakan tersebut menimpa restoran, warung, kafe, dan kedai, terutama di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima hotel dan penginapan di wilayah yang sama juga terdampak sehingga belum seluruh kegiatan usaha dapat kembali normal.
Situasi serupa juga terlihat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekitar 2.059 unit usaha di 14 kecamatan terdampak banjir dan longsor, yang tidak hanya merusak tempat usaha tetapi juga mengganggu distribusi barang dan arus perdagangan masyarakat.
Bantuan diarahkan ke kebutuhan operasional
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menyalurkan bantuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelaku usaha. Bantuan itu mencakup alat produksi untuk sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, serta paket minyak goreng yang membantu operasional sehari-hari.
Pelaku usaha juga memperoleh bantuan pakaian baru untuk menunjang perdagangan kecil. Pada sektor kerajinan, dukungan diberikan dalam bentuk benang songket agar aktivitas usaha lokal tetap berjalan di tengah proses pemulihan.
Langkah lain yang disiapkan adalah tenda usaha sementara bagi UMKM yang tempat usahanya rusak. Pemerintah juga menyiapkan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air bersih yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha di wilayah terdampak.
Keringanan pembiayaan ikut membuka ruang bangkit
Selain bantuan fisik, pemulihan UMKM juga ditopang lewat program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Skema tersebut memberi relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, dan penambahan plafon pembiayaan. Akses KUR baru juga dibuat lebih mudah agar pelaku usaha punya ruang untuk kembali menata dan mengembangkan usahanya.
Hingga 18 April 2026, tercatat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi itu dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pembiayaan menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan denyut ekonomi dari level usaha kecil hingga perputaran perdagangan di daerah.
Source: www.medcom.id
