Kenaikan harga tiga BBM nonsubsidi pada Sabtu, 18 April 2026, tidak hanya dibaca sebagai penyesuaian di sektor energi. Perubahan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite juga langsung memunculkan perhatian pada dampaknya ke biaya distribusi dan pada akhirnya ke harga pangan di pasar.
Kekhawatiran itu wajar karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam pergerakan barang kebutuhan sehari-hari. Saat harga BBM naik, biaya pengangkutan dan penyaluran barang bisa ikut terdorong, terutama untuk komoditas yang harus bergerak dari sentra produksi ke pasar.
Penyesuaian mengikuti formula resmi
Kenaikan tiga produk BBM nonsubsidi tersebut tidak dilakukan tanpa dasar. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM, Saleh Abdurrahman, menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi sudah memiliki formula yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
“Sudah ada formula harga BBM nonsubsidi dari Kementerian ESDM. Salah satunya adalah harga dasar yang mengacu pada MOPS,” ujar Saleh, dikutip dari Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Dengan mekanisme itu, harga BBM nonsubsidi memang mengikuti dinamika pasar. Tujuannya agar badan usaha penyedia energi tidak menanggung beban biaya yang terus membesar ketika harga acuan internasional bergerak naik.
Tekanan dari pasar minyak global
Salah satu latar utama penyesuaian ini datang dari kenaikan harga minyak dunia. Dalam penjelasan yang sama, tekanan pasar global disebut menguat sejak konflik di kawasan Timur Tengah pada Februari 2026.
Kondisi geopolitik tersebut ikut mendorong harga acuan energi naik dan berdampak pada struktur biaya BBM nonsubsidi di dalam negeri. Saleh menegaskan bahwa MOPS yang meningkat membuat penyesuaian harga tidak bisa terus ditunda.
“Sekarang MOPS-nya sudah naik. Kalau tidak disesuaikan, akan memberatkan badan usaha karena ini bukan BBM subsidi,” kata Saleh.
Dari sisi kebijakan, pemerintah terlihat berusaha menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, keberlanjutan usaha penyedia energi, dan tekanan pasar minyak global. Selama dua bulan sebelumnya, harga sempat ditahan sebelum akhirnya disesuaikan.
Pertanyaan terbesar ada pada harga pangan
Di tengah penyesuaian harga BBM, perhatian publik segera bergeser ke pasar kebutuhan pokok. Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah memastikan kenaikan BBM nonsubsidi tidak merembet ke harga barang penting, terutama pangan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Pernyataan itu menyoroti hubungan erat antara biaya energi dan rantai pasok. Ketika ongkos transportasi berubah, harga komoditas harian bisa ikut terdorong, apalagi jika pengawasan di lapangan tidak berjalan ketat.
Pengawasan distribusi menjadi penentu
Risiko rambatan harga tidak hanya bergantung pada kebijakan energi, tetapi juga pada kontrol distribusi. Bila pengawasan lemah, kenaikan BBM nonsubsidi dapat menambah tekanan terhadap harga pangan, meski besarnya dampak tetap bergantung pada respons pelaku usaha dan kondisi pasar.
Karena itu, Rivqy menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar dampak kebijakan energi tidak melebar ke pasar kebutuhan pokok. Ia juga meminta penjelasan yang lebih terbuka soal kondisi sektor BBM nasional, termasuk cadangan energi dan distribusinya.
Bagi publik, transparansi itu penting supaya alasan penyesuaian harga bisa dipahami dengan lebih jelas. Di sisi lain, pemerintah tetap dituntut menjaga pasokan energi agar distribusi tidak terganggu dan biaya logistik tidak memicu tekanan tambahan pada harga barang di pasar.
