Dorongan memperluas jaringan kereta api di luar Pulau Jawa kini mendapat perhatian lebih besar karena sektor ini dinilai bisa ikut menekan ongkos distribusi barang. Pemerintah memandang konektivitas berbasis rel sebagai salah satu cara untuk memperkuat hubungan antarwilayah sekaligus membuat pergerakan logistik lebih efisien.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pembangunan jalur baru tidak bisa lagi ditunda jika ketimpangan wilayah ingin diperkecil. Dalam rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, ia menekankan bahwa rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi perlu dipacu agar manfaat transportasi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa.
Rel dinilai belum dimanfaatkan optimal
AHY menyebut penggunaan kereta api di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki moda ini. Angkutan penumpang berbasis rel baru mencapai 4 persen, sementara angkutan logistik masih berada di angka 1 persen.
Menurut AHY, angka tersebut menunjukkan ruang pengembangan yang masih sangat besar. Padahal, kereta api dikenal lebih efisien dan relatif ramah lingkungan, dengan kontribusi emisi kurang dari 1 persen.
Kalimantan dan Sulawesi jadi titik penting
Salah satu fokus utama ada di Kalimantan yang hingga kini belum memiliki jaringan kereta api sama sekali. Kondisi ini memperlihatkan masih lebarnya jarak pembangunan infrastruktur rel antara Jawa dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Di Sulawesi, kebutuhan yang muncul tidak hanya membangun lintasan baru. AHY menilai jalur yang telah tersedia perlu dihubungkan dengan kawasan industri agar rel benar-benar berfungsi untuk mendukung pengiriman barang dan mendorong aktivitas ekonomi.
Rencana jaringan besar sampai 2045
Pemerintah menyiapkan tambahan jaringan kereta api hingga 14.000 kilometer dan juga reaktivasi jalur-jalur lama. Rencana besar yang diarahkan untuk jangka panjang sampai 2045 itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi membuat pemerintah tidak ingin bergantung pada APBN saja. AHY mendorong penggunaan skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tetap berkelanjutan.
Daerah diminta ikut menyiapkan dukungan
Selain pembiayaan dari pusat dan swasta, pemerintah daerah juga diminta berperan lebih aktif. AHY menilai anggaran transportasi publik perlu disiapkan secara proporsional agar pembangunan rel tidak diperlakukan sebagai beban belanja semata.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur kereta api harus dipahami sebagai investasi jangka panjang. Arah pembangunan itu juga perlu selaras dengan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi wilayah supaya manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dampak langsung pada biaya logistik
Perluasan jaringan rel di luar Jawa dipandang bisa memberi pengaruh nyata terhadap biaya distribusi barang. Semakin baik konektivitas antardaerah, semakin besar peluang arus logistik berjalan lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada moda yang lebih mahal.
Karena itu, percepatan pembangunan jalur kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi bukan sekadar agenda transportasi. Kebijakan tersebut juga diposisikan sebagai strategi ekonomi untuk memperkuat daya saing wilayah dan membantu menekan biaya logistik nasional.
Source: www.medcom.id
