Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mulai diarahkan ke jalur yang lebih pasti. Pemerintah sedang menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlaku hingga 2028 agar proses pemulihan tidak lagi bergerak seperti penanganan darurat semata.
Rencana ini disusun sebagai pedoman bersama lintas kementerian dan lembaga. Dengan kerangka yang sama, pemerintah berharap pekerjaan di lapangan bisa lebih teratur dan tidak saling tumpang tindih.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Muhammad Tito Karnavian, menyebut tiga provinsi terdampak sudah masuk fase transisi menuju pemulihan permanen. Dokumen rencana induk itu telah disusun Bappenas, ditinjau pemerintah, dan kini sedang diproses menuju Peraturan Presiden.
Prioritas diarahkan ke kebutuhan paling dekat dengan warga
Pemerintah memilih sektor yang dinilai paling mendesak untuk lebih dulu dikerjakan. Fokus itu mencakup infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, serta pembangunan hunian tetap atau huntap.
Arah ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya mengejar perbaikan fisik. Pemerintah juga menempatkan aktivitas ekonomi warga sebagai bagian penting dari proses bangkit kembali.
Di antara kebutuhan tersebut, huntap mendapat perhatian khusus. Tito menegaskan hunian tetap menjadi bagian penting agar warga tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Pemulihan dibuat bertahap selama tiga tahun
Pemerintah memberi kerangka waktu tiga tahun untuk pemulihan dan membaginya ke dalam tahapan per tahun. Pola ini dipakai supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan urutan prioritas yang jelas.
Pendekatan bertahap ini terutama dibutuhkan di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dengan begitu, setiap tahap pemulihan bisa lebih terukur dan lebih mudah diarahkan sesuai kebutuhan lapangan.
Rencana induk juga dipakai sebagai acuan agar pemerintah tidak bekerja secara parsial. Semua kementerian dan lembaga diharapkan memakai dasar kebijakan yang sama saat menjalankan tugas masing-masing.
Payung hukum dan anggaran jadi penentu
Pemerintah menilai laju pemulihan akan lebih cepat jika rencana induk segera mendapat persetujuan Presiden. Setelah itu, anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait diharapkan bisa segera mengalir ke program-program di lapangan.
Penguatan dasar hukum juga dianggap penting agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda terlalu lama. Dengan kepastian aturan, setiap instansi bisa bergerak dengan peran yang lebih jelas.
Di sisi lain, pemulihan yang dikejar pemerintah tidak berhenti pada pembangunan ulang fasilitas yang rusak. Rencana ini juga diarahkan untuk mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
Kerusakan akibat bencana tidak hanya berdampak pada bangunan dan infrastruktur. Karena itu, aktivitas perdagangan, pertanian, dan pertambakan juga harus kembali pulih agar kehidupan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa bergerak normal lagi.
Source: www.medcom.id
