Kenaikan harga plastik kini menjadi perhatian serius pemerintah karena langsung menyentuh biaya produksi industri. Tekanan ini bukan hanya dirasakan pada bahan baku, tetapi juga berpotensi memengaruhi operasional dan kelancaran produksi di sejumlah sektor manufaktur.
Untuk merespons kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan pembahasan khusus bersama Satuan Tugas Percepatan Ekonomi. Forum itu akan membahas langkah taktis yang bisa segera dijalankan agar lonjakan harga plastik tidak semakin membebani pelaku usaha.
Airlangga menyebut rapat akan digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ia menegaskan pertemuan itu dipakai untuk menanggapi langsung tekanan yang sedang dirasakan dunia manufaktur.
“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor kementeriannya, Senin (27/4/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin berhenti pada pengumpulan keluhan industri. Pembahasan diarahkan pada solusi yang bisa segera diterapkan agar hambatan di lapangan tidak berlarut dan biaya produksi tidak terus tertekan.
Stimulus ikut masuk dalam pembahasan
Selain mengurai hambatan usaha, satgas juga akan melihat kemungkinan pemberian stimulus bagi sektor yang paling bergantung pada plastik. Opsi ini dinilai penting untuk menjaga daya tahan industri yang terkena dampak langsung dari naiknya harga bahan baku.
Airlangga belum menjelaskan bentuk stimulus yang akan dibahas. Ia menegaskan detailnya masih menunggu forum resmi satgas.
“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.
Plastik memiliki peran besar dalam banyak aktivitas manufaktur. Saat harganya naik, beban produksi ikut terdorong naik dan dapat berdampak pada stabilitas rantai pasok serta daya saing industri.
Masuk dalam agenda debottlenecking
Penanganan isu harga plastik ditempatkan dalam kerangka debottlenecking, yakni upaya mengurai hambatan yang mengganggu aktivitas usaha. Pemerintah memandang pendekatan ini penting supaya persoalan yang muncul di lapangan bisa ditangani lebih cepat melalui koordinasi lintas sektor.
Dengan membawa isu tersebut ke forum satgas, pemerintah ingin memastikan respons kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pembahasan lintas pejabat diharapkan memberi ruang bagi langkah yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan industri.
Satgas dibentuk untuk percepat program ekonomi
Rapat yang dipimpin Airlangga terkait dengan tugas Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas ini dibentuk atas amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.
Berdasarkan keterangan dari laman JDIH Setneg, pembentukan satgas ditujukan agar program strategis pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan kebijakan supaya respons terhadap persoalan ekonomi berlangsung lebih gesit dan terkoordinasi.
Struktur satgas melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Airlangga Hartarto memimpin bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara posisi wakil ketua diisi antara lain oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Rosan Roeslani, dan Rachmat Pambudy.
Pembahasan harga plastik di forum tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memberi perhatian pada tekanan biaya yang dialami pelaku usaha. Isu ini menyangkut kelancaran produksi sekaligus daya saing industri, sehingga arah pembahasan satgas akan menjadi sorotan pelaku manufaktur yang bergantung pada pasokan plastik.
-
-
-
-
